JK Ungkap Jadi Ketum Golkar Butuh Modal Rp600 Miliar, Pengamat: Ada Harga yang Harus Dibayar
Karena, jika tidak mempunyai itu semua. Akan terasa sulit bagi orang tersebut untuk bisa menjadi ketua umum partai.
Ongkos politik tidaklah murah.
JK Ungkap Jadi Ketum Golkar Butuh Modal Rp600 M, Pengamat: Ada Harga yang Harus Dibayar
Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, untuk menjadi ketua umum Partai Golkar membutuhkan modal yang cukup banyak. Karena, orang tersebut harus merogoh kocek hingga mencapai ratusan juta rupiah.
Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno, ongkos mahal yang disebut JK tersebut karena memang untuk mengkonsolidasi suatu dukungan itu tidaklah murah.
"Kalau kita mendengar pernyataan-pernyataan ini seperti Pak JK memang seakan-akan jadi Ketum partai itu ongkosnya besar dan biaya mahal begitu ya,"katanya kepada merdeka.com, Selasa (1/8)
"Karena memang untuk mengkonsolidasi dukungan politik itu tidak murah, ada harga yang harus dibayarkan gitu ya," kata Adi saat dihubungi merdeka.com, Selasa (1/7).
Harga yang harus dibayarkan itu disebutnya seperti mendatangkan banyak orang ke dalam sebuah acara yang digelar di hotel. Karena, hal ini dapat membutuhkan biaya yang cukup besar. Apalagi, mereka yang datang bukan berasal dari kota tempat tinggalnya. Sehingga, hal ini membutuhkan transportasi dan logistik yang cukup besar. "Misalnya menggerakkan dukungan politik itu tentu hitung-hitungannya untung dan rugi," kata Adi.
"Biasanya dukungan politik kalau datang ke acara tertentu disebuah hotel tertentu itu kan juga membutuhkan ongkos yang cukup luar biasa gitu ya," kata Adi.
"Pemilih-pemilih dari daerah didatangkan ke mungkin di Jakarta, mungkin juga ke Bali di forum-forum besar, itu butuh transport dan logistik yang saya kira secara kalkulasi finansial memang cukup luar biasa," kata Adi.
Menurut Adi, pernyataan JK itu seakan mengkonfirmasi untuk menjadi ketua umum partai politik harus memiliki finansial yang cukup memadai. Karena, jika tidak mempunyai itu semua. Akan terasa sulit bagi orang tersebut untuk bisa menjadi ketua umum partai. "Kekuatan finansial ini tentu melampaui kekuatan hal-hal lain, melampaui hal-hal lain seperti kapasitas, kompetensi, adaptasi dan seterusnya. Jadi kekuatan finansial ini semacam kekuatan tambahan bagi seorang ketua umum partai terutama untuk menjadi pimpanan, ya begitu mungkin," ungkapnya."Karena memang ini melibatkan seluruh struktur, seluruh kader di seluruh Indonesia, yang tentunya untuk mengkonsolidasi dan memilih dukungan politik tidak murah ongkosnya," tambahnya.
Sehingga, menjadi wajar jika memang orang tersebut harus berani mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk bisa menjadi ketua umum partai.
Karena, hal ini juga berlaku dalam pemilihan Ketua BEM atau organisasi lainnya. "Jangan kan ketua umum partai, pemilihan-pemilihan ketua OKP-OKP kepemudaan gitu ya, bahkan pemilihan BEM Mahasiswa juga membutuhkan dana yang tidak sedikit," kata Adi.
