Begini Dampak Revisi UU Pilkada Terhadap Ekonomi Indonesia

Memanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.

Ribuan orang tengah melakukan aski demonstrasi di depan Gedung DPR menolak Revisi Undang-Undang Pilkada yang baru dibuat. Aksi unjuk rasa bertajuk Peringatan Darurat ini tak hanya dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai kampus saja.

Sejumlah komika seperti Bintang Emon, Arie Kriting, Mamat Al Khatiri, Abdul Arsyad, hingga Adjis Doa Ibu turut ikut ke jalan dan menyuarakan aksi penolakannya. Ada juga aktor Reza Rahadian hingga mantan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong juga ikut naik ke mobil komando memberikan orasi.

Menanggapi hal tersebut Pengamat Ekonomi Celios Nailul Huda menilai, memanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air. Kondisi ini akan membuat investor enggan menanamkan modalnya ke Indonesia.

"Soal ketidakstabilan politik membuat ketidakpastian ekonomi ke depan dan investor akan enggan masuk ke Indonesia dengan ketidakpastian ekonomi ini," kata Nailul Huda saat dihubungi di Jakarta, Kamis (22/8).

Ganggu Investasi Masuk Indonesia

Di sisi lain, biaya investasi atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang mahal tampaknya masih menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia, yang membuat investor semakin enggan berinvestasi.

"Jika mereka ingin masuk ke industri dalam negeri, artinya modal untuk dekat istana harus besar. Makanya ICOR kita juga tinggi," ujarnya.

Lebih lanjut, Nailul juga menjelaskan dengan memanasnya kondisi politik Indonesia ini utamanya didorong DPR yang melakukan pembahasan revisi UU Pilkada yang diduga bermaksud menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Diduga revisi UU Pilkada yang dilakukan DPR itu memiliki satu tujuan tertentu yakni kepentingan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"DPR dengan gampangnya mengubah UU dan keputusan MK menandakan DPR bergerak cepat apabila ada kepentingan. Ini menunjukkan jika tidak ada kepentingan maka akan digantung peraturan perundangannya," ujar Nailul.

Alhasil investor butuh modal besar untuk bisa membawa aspirasinya kepada pemerintah dan/atau DPR yang terkait dengan kepentingan mereka. Praktik ini membuat menjalankan bisnis akan sangat mahal, terutama jika kompetitor sudah pegang parlemen, dan mereka tidak ada kekuatan modal yang mencukupi.

"Persaingan jadi tidak sehat bagi bisnis," pungkasnya.

Berita Terbaru

• Ramai Anggota Dewan Gadai SK, Ketua DPRD DKI: Warga Negara kan Boleh Pinjam Uang ke Bank
• Ini yang Terjadi Jika Kotak Kosong Menang Pilkada 2024
• Calon Dokter Hewan, ini Potret Charlotte Ramadhan Anak Shahnaz Haque yang sedang Kuliah di IPB Sukses Lakukan Operasi Pertama
• Menkes Ungkap Alasan Tak Masif Minta Masyarakat Vaksinasi Mpox
• Film Overdrive Segera Tayang di Vidio, Suguhkan Aksi Pencurian Mobil Berakhir Dalam Perangkap Mafia Mematikan

• demo peringatan darurat
• demo revisi uu pilkada
• demo tolak revisi uu pilkada
• peringatan darurat
• peringatan darurat indonesia
• revisi uu pilkada

Copied!

Artikel ini ditulis oleh

Editor Anisyah Al Faqir

T

Reporter

Tira Santia

Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

• Ramai-Ramai Bela Kaesang soal Kasus Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi

  merdeka.com 11 Sep 2024

• Jokowi Beri Bonus Atlet Paralimpiade Paris, Peraih Medali Emas Terima Rp6 Miliar

  merdeka.com 11 Sep 2024

• VIDEO: Momen Presiden Jokowi Lantik Mensos Gus Ipul & Kepala BNPT Irjen Eddy Hartono

  merdeka.com 11 Sep 2024

• VIDEO: Respons Jokowi Timnas Imbang Vs Australia, Bilang Hati-Hati Sampai Marteen Paes Jadi Sorotan

  merdeka.com 11 Sep 2024

• VIDEO: Geger Warga Ngaku Dipukul Paspampres Usai Video Selfie dengan Jokowi, Istana Buka Suara

  merdeka.com 11 Sep 2024