Penjelasan Ganjar Soal Usulan Pendanaan Parpol Rp 1 Triliun dari APBN
""Rp 1 triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak," kata Ganjar.
Menurut Ganjar, tak ada demokrasi tanpa partai politik.
Penjelasan Ganjar Soal Usulan Pendanaan Parpol Rp 1 Triliun dari APBN
Bacapres Ganjar Pranowo menjelaskan, terkait usulan pendanaan partai politik sebesar Rp 1 triliun dari APBN. Dia mengatakan, tidak ada demokrasi tanpa partai politik.
Mulanya dia bercerita bagaimana saat dirinya menjadi anggota DPR RI dan menjadi tim panitia khusus saat merancang Undang-undang partai politik, pemilu hingga pilpres.
Dia menyebut, muncul usulan agar dana partai berasal dari badan usaha milik partai. Namun, seluruh pihak tidak setuju dengan usulan tersebut.
merdeka.com
"Saat itu semua orang berbincang sampai pada sumber pembiayaan parpol ada badan usaha milik partai. Tapi apa yang diputuskan? Tidak ada yg setuju, partai hari ini suaranya hanya sedikit sekali, sehingga akumulasinya tergantung representasi jumlah yang ada. Apa yang terjadi? Duitnya sedikit,"
kata Ganjar, di bacapres bicara gagasan, di UGM, Selasa (19/9).
Hingga pada akhirnya, terdapat dua tim yang terbang ke Amerika dan Jerman untuk melakukan studi banding terkait pendanaan partai politik.
"Lalu membandingkan keduanya, Amerika saya kira lebih ke personal yang masuk, tapi sistem kepartaian yang ada di Eropa berbeda. Di jerman berbeda, maka kenapa banyak sekali yayasan,"
ujar Ganjar.
"Contoh-contoh itu yang kemudian mendorong saya tanya parlemen sana duit anda gede banget? Iya, kami melakukan kaderisasi partai, kami menyiapkan pemimpin, kami menyampaikan gagasan dan ideologi ke seleuruh dunia. Dan kami membiayai dari itu itu,"
sambung Ganjar.
Sehingga, dia menilai jika tidak menggunakan sistem extream multi partai, melaikan menggunakam simple multi partai, maka pertumbuhan partai tidak akan banyak.
Oleh karena itu, menurutnya pendanaan partai politik sebesar Rp 1 triliun dari APBN tidak akan terlalu banyak.
merdeka.com
"Rp 1 triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak. Tapi ada catatan karena ini duit negara maka pengelolaan harus transparan dan akuntabel dan BPK turun tangan periksa itu maka fair menurut saya," imbuh Ganjar.
