Anies Bicara Reformasi Pembiayaan Partai Politik untuk Berantas Masalah Korupsi
Anies menjelaskan bahwa pembiayaan kegiatan politik perlu direformasi. Karena partai politik membutuhkan dana operasional.
Anies mengatakan, di negara demokrasi lainnya sudah melaksanakan reformasi pembiayaan partai politik dan pemilu.
Anies Bicara Reformasi Pembiayaan Partai Politik untuk Berantas Masalah Korupsi
Bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan bicara pentingnya reformasi pembiayaan partai politik sebagai upaya pemberantasan korupsi.
Menurutnya, pembenahan sistem pembiayaan partai politik luput dari reformasi politik yang dilakukan di Indonesia.
"Kita mereformasi sistem pemilu, sistem kepartaian, sistem pemerintahan terpusat menjadi desentralisasi sejak 20-25 tahun lalu. Tetapi kita tidak melakukan reformasi pembiayaan partai politik. Dan itulah inti masalah korupsi dalam kebijakan publik hari ini."
Kata Anies dalam US-Indonesia Investment Summit 11 di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, Selasa (24/10).
@merdeka.com
Anies mengatakan, di negara demokrasi lainnya sudah melaksanakan reformasi pembiayaan partai politik dan pemilu. Indonesia salah satu negara yang belum melakukannya.
Menurut Anies, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan selalu dihadapkan dengan kebijakan yang tidak konsisten antara politik dan pembuat kebijakan.
"Dalam berbagai studi, alasan negara-negara terjebak dalam middle income trap karena institusi politik tidak membuat kebijakan yang tidak menggambarkan kebutuhan publik dan nasional, tetapi kebutuhan partai politik di pemerintahan."
Kata Anies.
@merdeka.com
Ketika ditanya masalah tersebut, Anies menjelaskan bahwa pembiayaan kegiatan politik perlu direformasi. Karena partai politik membutuhkan dana operasional.
"Selama itu tidak diatur dan tidak disiapkan dukungan pendanaan, maka beban biaya itu harus kemudian ditanggung oleh orang-orang yang berada di dalam proses politik," jelas mantan gubernur DKI Jakarta ini.
Namun, Anies belum menjelaskan bagaimana seharusnya negara membiayai kegiatan politik tersebut. Besarannya perlu dibahas lebih lanjut.
"Apakah nanti negara membiayai sebagian membiayai sepenuhnya dan lain-lain itu bagian dari diskusi yang harus dilakukan," jelasnya.
Apabila masalah operasional partai politik itu tidak juga dibahas, maka akan dibebankan kepada anggota dewan dari semua tingkat. Efeknya APBN dan APBD digunakan untuk kebutuhan partai.
"Di mana mereka kemudian harus menanggung pembiayaan-pembiayaan dan efeknya nanti ke APBN, APBD ke kebijakan itu jadi bukan reformasi partai politik ya tapi pembiayaan kegiatan politik," ujar Anies.
