Anies Baswedan Bakal Naikkan Gaji PNS untuk Berantas Korupsi Jika Terpilih Jadi Presiden
Anies Baswedan membeberkan jurus memberantas korupsi di Indonesia.
Anies Baswedan membeberkan jurus memberantas korupsi di Indonesia.
Anies Baswedan Bakal Naikkan Gaji PNS untuk Berantas Korupsi Jika Terpilih Jadi Presiden
Bakal Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan mengungkapkan, untuk memberantas korupsi di Indonesia, tak hanya diperlukan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memberantas korupsi.
"Kita tidak hanya perlu memperkuat KPK, di mana itu hal bagus, tapi KPK hanya menangani kasus-kasus besar," ucap Anies dalam 11th US-Indonesia Investment Summit di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta pada Selasa (24/10/2023).
"Kita perlu secara serius mengubah cara kita memberantas korupsi," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Menurut Anies, ada 3 faktor terjadinya korupsi, yaitu kebutuhan, keserakahan, dan sistem. Terkait faktor kebutuhan, Anies menyebutkan bahwa fenomena korupsi kerap terjadi di badan/lembaga pemerintahan.
Maka dari itu, jika dia terpilih menjadi Presiden, Anies berencana menaikkan gaji PNS. Langkah tersebut bahkan pernah dilakukannya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.
"Banyak pegawai pemerintah yang gaji atau gaji bulanannya terlalu rendah sehingga tidak bisa bertahan hidup dan hal ini perlu diatasi. Kami mencoba melakukan itu di Jakarta sekarang, pegawai Pemprov DKI Jakarta bisa melakukan hal yang setara dengan rekan mereka di sektor swasta sehingga korupsi-korupsi kecil yang dihadapi masyarakat sehari-hari bisa diatasi," jelasnya.
Kemudian dari faktor keserakahan, Anies mengatakan akan memperkuat KPK.
"Tindakan dan penegakan hukum yang tegas melalui reformasi sistem peradilan di lembaga penegak hukum kita, dan ini memerlukan kemauan politik yang jelas dari pimpinan puncak. Dibutuhkan dari atas, tidak bisa dimulai dari tempat lain," jelas Anies
"Dan jika Indonesia ingin memulai perjalanan menjadi negara yang lebih maju, maka tata kelola pemerintahan yang baik perlu diperbaiki. Praktik korupsi perlu ditangani secara serius dan itu merupakan salah satu agenda utama kita dan saya kira masyarakat pada umumnya," imbuh Anies.
Selain itu, dalam visi misinya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Anies-Cak Imin akan menerapkan upah minimum yang adil. Hal ini tertuang dalam dokumen Misi 2 poin 3 tentang pemerataan ekonomi.
"Menerapkan upah minimum yang adil dan sesuai dengan kondisi daerah tanpa memberatkan para pemberi kerja," dikutip dari dokumen visi misi tersebut.
Selain itu, Anies-Cak Imin juga ingin menjalankan berbagai kombinasi kebijakan untuk menurunkan tingkat ketimpangan pengeluaran (indeks Gini) dari 0,388 (2023), menjadi 0,36-0,37 (2029).Selanjutnya, mewujudkan alokasi APBN yang lebih mencerminkan upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Kemudian mewujudkan kota-kota unggulan sebagai pusat pertumbuhan untuk menekan ketimpangan antar kawasan juga memperbaiki infrastruktur di daerah tertinggal untuk meningkatkan akses masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.
"Melakukan penguatan keterampilan melalui pelatihan dan pendampingan di kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman untuk meningkatkan kapasitas berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. Melakukan reformasi kebijakan untuk memungkinkan para pekerja informal mendapatkan akses kredit dari lembaga keuangan," jelas dokumen visi misi tersebut.
Merdeka.com
