Disinggung Penyelesaian Pelanggaran HAM Papua, Jokowi Minta Wartawan Tanya Mahfud MD
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak menjawab dengan detail rencana pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di tanah air. Termasuk pelanggaran HAM di Papua beberapa waktu lalu.
Jokowi hanya menjawab singkat. Presiden memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satunya yang terjadi di Papua.
"Nanti coba ditanyakan ke Pak Menko Polhukam. Saya sudah perintahkan di sana untuk diselesaikan satu per satu," ucap Jokowi usai meninjau Pasar Irai Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat, Minggu (27/10).
-
Siapa yang menilai Prabowo kesulitan menjawab soal HAM? Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti saat capres nomor urut 2, Prabowo Subianto kesulitan dalam menjawab pertanyaan mengenai penuntasan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) dalam debat perdana capres di KPU, Selasa (12/12) malam.
-
Bagaimana Prabowo menjawab pertanyaan soal HAM? 'Misalnya tadi Pak Prabowo, kan kesulitan ketika ditanya terkait persoalan penculikan,' sambungnya. Padahal, menurut Hasto, masyarakat telah mengetahui terkait pembentukan Tim Mawar. Namun, Prabowo terlihat sangat kesulitan dalam menjawab pertanyaan perihal kasus penanganan HAM.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Kenapa Gibran tidak menjawab pengaruh Jokowi di Bali? 'Iya itu biar warga yang menilai yah,' imbuhnya.
-
Kenapa Hasto menilai Prabowo kesulitan jawab soal HAM? Hasto menilai, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang mampu menampilkan sosok pemimpin yang jujur dalam debat tersebut. 'Kualitas kepemimpinan dari karakter pemimpin, dari moralitas yang baik, itu otomatis akan mendorong jawaban-jawaban yang sesuai dengan kehendak rakyat,' kata Hasto, kepada wartawan, di KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (13/12).
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
Komnas HAM mendesak pemerintah segera menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua beberapa waktu lalu. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu diminta untuk berdialog dengan semua elemen masyarakat dan penyelesaian pelanggaran kasus HAM berat Wasior, Wamena, dan evaluasi menyeluruh pelaksanaan Otsus Papua.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud Md berjanji menyelesaikan kasus HAM di tanah air. Sesuai instruksi Jokowi.
"Saya sudah mendapat banyak hal yang menjadi persis apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Pelanggaran HAM selalu jadi masalah, tidak pernah dibiarkan terus (terjadi pelanggaran HAM) tentu akan saya lanjutkan apa yang sudah dilakukan," katanya di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat, Rabu 23 Oktober 2019.
Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menyatakan, secara keseluruhan Papua dalam situasi aman.
Baca SelengkapnyaGanjar mengaku tak puas dengan jawaban Prabowo mengenai komitmennya menyelesaikan kasus HAM masa lalu.
Baca SelengkapnyaDalam pertemuan itu, Jokowi sempat menanyakan terkiat masalah PKB dan PBNU.
Baca SelengkapnyaTaufan menilai belum ada jawaban atau penjelasan yang tegas dari capres Prabowo Subianto. Terutama untuk mendorong peradilan HAM atas kejadian masa lalu.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaAktivis Aksi Kamisan ke-836 menyoroti tidak terealisasinya janji-janji keadilan bagi korban pelanggaran HAM selama 10 tahun berkuasa.
Baca SelengkapnyaEks Ketua Komnas HAM mengatakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan yang kerap muncul ketika Pemilu.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah terus berupaya membebaskan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera Kelompok Egianus Kogoya.
Baca SelengkapnyaSoal baiknya bagaimana sikap KPK, Jokowi tidak ingin berkomentar.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
Baca SelengkapnyaGanjar tidak puas dengan jawaban Prabowo, karena tidak menjawab dua pertanyaan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi tak berkomentar terkait isu ikut mendorong pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto
Baca Selengkapnya