DPR desak pemerintah serius urus sarana dan prasarana pendidikan

Merdeka.com - Ketua ‎Panja Sarana dan Prasarana (Sarpras) Pendidikan Dasar dan Menengah (Diksdasmen) Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah untuk serius dalam menyediakan sarana dan prasarana. Fikri mengingatkan pemerintah membuat verifikasi mendalam dan dokumentasi jelas mengenai kondisi sekolah yang ada di seluruh Indonesia.

"Data dari dapodik, ada 1,8 juta lokal kelas di Indonesia dan 1,3 juta lokal dinyatakan rusak. Itu angka saja, maka perlu adanya verifikasi yang mendalam dan dokumentasi yang jelas. Betul tidak itu angkannya, cuman 500 ribu saja yang layak." terang Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu disela - sela kunjungan ke dinas pendidikan Kota Tegal dalam rangka reses anggota DPR RI, Rabu (21/12).

Wakil Ketua Komisi X DPR ini menuturkan, seharusnya pemerintah tidak hanya melihat fisik bangunan saja, melainkan memberikan catatan khusus mengenai kejadian berdampak ke lingkungan Sekolah tersebut. Sehingga dokumentasi tersebut bisa menjadi catatan dipertimbangkan Kementerian Keuangan untuk memberikan alokasi bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan.

"Karena minim dokumen, di Tangerang sarpras dinyatakan hampir layak mendapatkan lebih banyak daripada Kabupaten Bogor yang hampir 75 persen lokal kelas tidak layak. Ini jangan terulang kembali, maka dokumentasi penting untuk dilengkapi," ujar Fikri.

Fikri menambahkan bahwa pemerintah daerah selaku pengusul harus serius dalam memberikan pengawalan DAK Pendidikan. Sebab tidak sedikit pengelolaan DAK memberikan pelaporan yang sesuai. Sehingga dana milyaran bisa dioptimalisasi.

Di lain kesempatan, Ketua Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Johardi menyatakan bahwa secara fisik sarpras pendidikan di Kota Tegal hampir dinyatakan layak, akan tetapi terdapat beberapa kejadian yang berdampak pada aktivitas pendidikan.

"Seperti SMP 12 Tegal, kalau kita lihat sekilas bagus dan layak untuk digunakan. Tetapi ketika hujan deras dan Rob Tinggi, air bisa menggenang hingga 30 cm. Dan hanya tersisa 6 lokal yang tidak tergenang karena sudah ditinggikan." ungkap Johardi.

Johardi menambahkan bahwa kota Tegal tahun 2015 bisa memaksimalkan DAK yang didapat sebagaimana informasi yang disampikan melalui Dapodik. (mdk/ang)