Hardiknas 2024, Ketua DPR Soroti Kesenjangan Pendidikan di Kota dan Desa
Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung ekosistem pendidikan dan sumber daya manusia (unggul) pada momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung ekosistem pendidikan dan sumber daya manusia (unggul) pada momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024.
Hardiknas 2024, Ketua DPR Soroti Kesenjangan Pendidikan di Kota dan Desa
Menurutnya, pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah. Pemerintah diingatkan untuk terus mengevaluasi kinerja pelayanan pendidikan demi memastikan semua anak memperoleh kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan yang layak.
"Salah satu tantangan utama dalam pemerataan pendidikan adalah kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan," tegas Puan, Kamis (5/2).
"Seperti diketahui, kebanyakan sekolah berkualitas tinggi terletak di kota-kota besar, sementara daerah pedesaan masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai sehingga ada kesenjangan kualitas pendidikan,” lanjutnya.
Puan juga menyoroti infrastruktur pendukung pendidikan, khususnya di daerah 3T karena tidak sedikit anak yang masih kesulitan mengakses sekolah karena jarak yang jauh atau infrastruktur yang tidak memadai.
Kurangnya infrastruktur teknologi di daerah pedalaman juga dinilai menjadi tantangan di dunia pendidikan.
"Kita tidak ingin ada anak yang berpotensi menjadi generasi unggul pada akhirnya terpinggirkan dan tidak berkembang karena kurangnya aksesibilitas pendidikan. Masalah anak putus sekolah sering kali kita temukan karena faktor-faktor seperti ini," sebutnya.
Puan lalu menyinggung soal kurikulum merdeka yang merupakan kebijakan Kemendikbudristek untuk mentransformasi pendidikan demi menciptakan SDM unggul.
"Transformasi tidak cukup hanya sampai pada sekolah gratis maupun penguatan dalam kurikulum saja, tapi juga harus didukung dengan aspek-aspek pendidikan lainnya. Termasuk dengan meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik, terutama yang berada di daerah terpencil," ujarnya.
Di sisi lain, Puan mengingatkan bahwa terciptanya generasi unggul tidak terlepas dari peran guru sebagai tenaga pendidik. Untuk itu, kesejahteraan guru juga harus menjadi prioritas.
"Pemerintah masih memiliki PR dalam hal pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 1 juta," ucap Puan.
"DPR menantikan komitmen pemerintah mengenai peningkatan kesejahteraan guru sebagai pahlawan pencetak generasi unggul bangsa," lanjutnya.
