Puan Maharani Buka Pemantapan Nilai Kebangsaan Calon Anggota DPR dan DPD RI 2024-2029
Nampak hadir Siti Hediati Soeharto atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, Ahmad Dhani, Denny Cagur, Mulan Jameela, Herman Khaeron, hingga Abu Bakar Al Habsy.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi calon anggota DPR RI dan DPD terpilih 2024 periode 2024-2029 pada Sabtu (21/9). Acara dibuka secara resmi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Berdasarkan pantauan, acara dimulai sekira pukul 10.05 WIB. Nampak hadir Siti Hediati Soeharto atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, Ahmad Dhani, Denny Cagur, Mulan Jameela, Herman Khaeron, hingga Abu Bakar Al Habsy.
"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan calon anggota DPR RI dan DPD RI terpilih periode 2024 2029 tahun 2024 dengan ini saya nyatakan dibuka," kata Puan di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat.
Pada kesempatan ini, Puan titip pesan agar para anggota dewan terpilih dapat menjalankan amanah dengan baik. Dia juga memaparkan permasalahan yang tengah dihadapi Indonesia dan perlu dicari solusinya oleh anggota dewan terpilih.
Dia berharap, ke depan Indonesia dapat keluar dari middle income trap, masalah- struktural yang berkaitan dengan kedaulatan pangan, kesenjangan ekonomi, sampai kemiskinan.
"Belum lagi bonus demografi yang harus kita optimalkan dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya tidak menjadi beban demografi yang menghambat kemajuan bangsa dan negara dan lebih lagi tidak menjadi halangan atau ganjalan bagi anak dan cucu kita di kemudian hari," ungkap Puan.
Tak hanya itu, Puan juga mengingatkan ihwal tantangan globalisasi budaya yang akan dihadapi Indonesia ke depan. Dia bilang, karakter Indonesia dalam membangun kebudayaan nasional harus dipertahankan.
"Apabila kebudayaan yang berkembang di wilayah Indonesia dibiarkan secara alamiah maka nantinya tidak mustahil kebudayaan transnasional akan menjadi tuan di negeri ini, tidak akan ada lagi jati diri ke-Indonesiaan," ucap dia.
Puan berujar, untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan kerja bersama pemangku kepentingan. Termasuk, kata dia anggota DPR dan DPD RI.
"Kita DPR RI DPR RI harus dapat melakukan intervensi kebijakan negara yang efektif baik dari aspek kebijakan-kebijakan politik," kata dia.
