DPR Dorong Polisi Pecat Oknum yang Terbukti Terlibat dalam Dugaan Pemerasan Bos Prodia
Tindakan tegas Polda Metro Jaya ini mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.
Polda Metro Jaya menempatkan secara khusus (patsus) empat anggota polisi yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap bos Prodia oleh mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, Selasa (28/1).
Keempat anggota polisi yang ditempatkan khusus tersebut terdiri dari dua mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan berinisial B dan G, Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berinisial Z, serta Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berinisial ND. Bintoro sendiri diduga menerima uang sebesar Rp5 miliar dari pemerasan terhadap bos Prodia tersebut.
Tindakan tegas Polda Metro Jaya ini mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Politikus Partai NasDem itu bahkan meminta agar para oknum yang terbukti bersalah diberhentikan secara tidak hormat (PTDH).
“Saya mengapresiasi langkah sigap dan tegas Polda Metro Jaya dalam menindak jajarannya yang nakal. Jika benar terbukti, mereka harus dipecat, bukan hanya ditempatkan khusus. Hal seperti ini merusak citra institusi Polri. Mantan Kasat Reskrim seharusnya menjadi contoh yang baik, bukan malah bersekongkol melakukan pemerasan,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (29/1).
Lebih lanjut, Sahroni meminta Polda Metro Jaya untuk tidak ragu memproses kasus ini hingga ke ranah pidana, mengingat perbuatan tersebut merupakan tindak kejahatan serius.
“Jika terbukti, mereka wajib diproses pidana. Ini jelas merupakan tindak pemerasan yang ada hukumannya. Jangan hanya dikenai sanksi administratif, tapi harus diproses hingga ke ranah hukum. Dengan begitu, masyarakat akan melihat bahwa Polri tidak segan menindak anggota yang melanggar, tanpa pandang bulu,” tambah Sahroni.
Di akhir pernyataannya, Sahroni menyayangkan keterlibatan seorang Kasat Reskrim dalam kasus ini.
“Ini sangat memprihatinkan. Seorang Kasat Reskrim yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum malah terlibat dalam kasus pemerasan. Ini benar-benar contoh buruk bagi anggota lainnya,” tutup Sahroni.
