Effendi Simbolon Yakin Kasad Jenderal Andika Perkasa Bakal Jadi Panglima TNI

Merdeka.com - Panglima TNI Marsekal Hadi akan segera memasuki masa purna bakti. Desember 2021, Marsekal Hadi memasuki usia pensiun. Tiga bulan sebelum masa pensiun dan pergantian Panglima TNI, Presiden Joko Widodo harus menyerahkan nama calon Panglima TNI.

Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon memberikan bocoran mengenai nama yang santer beredar di komisinya, bakal menjadi Panglima TNI. Dia merujuk pada nama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa. Dia meyakini, Jenderal Andika bakal mengisi kursi yang akan ditinggalkan Marsekal Hadi.

"Insha Allah, Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI," ujar Effendi kepada merdeka.com, Jumat (3/9).

Dia melanjutkan, pengganti Andika sebagai Kasad adalah Pangkostrad Mayjen TNI Dudung Abdurachman. "Jenderal Dudung Abdurachman menjadi Kasad," tegasnya.

Effendi menuturkan, kepastian ini akan segera didapatkan. Namun, dia tidak menyebutkan waktunya. "Semua akan terjadi dalam waktu dekat," ucapnya.

Jika tongkat komando Panglima TNI jatuh pada Andika, maka masa jabatannya tidak panjang. Andika Perkasa hanya punya waktu satu tahun menjadi orang nomor satu di institusi TNI. Andika akan pensiun 2022.

Saat ini, jabatan Panglima TNI diisi oleh dari matra Angkatan Udara. Sebelum Marsekal Hadi Tjahjanto, Panglima TNI diisi Jenderal Gatot Nurmantyo serta Jenderal Moeldoko yang keduanya berasal dari matra Angkatan Darat.

Sejak Jokowi dilantik menjadi Presiden pada 2014, sudah tiga kali jabatan Panglima TNI berganti. Namun, tak sekalipun dalam periode tersebut, matra angkatan Laut menjabat Panglima TNI.

Jabatan Panglima TNI bisa diisi dengan dua pendekatan. Pertama bergilir sesuai matra sebagaimana bunyi UU TNI. Kedua presiden bisa menggunakan hak prerogatifnya.

Jokowi Belum Kirim Nama Calon Panglima

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi mengatakan, proses pergantian Panglima TNI akan dilakukan setelah pembahasan APBN 2022 selesai. Dia memperkirakan, proses uji kelayakan dan kepatutan Panglima TNI dilakukan pada masa sidang berikutnya.

Bobby menuturkan, saat ini DPR belum menerima nama calon Panglima TNI dari Presiden Jokowi. Komisi I juga masih fokus membahas anggaran tahun 2022. Secara organisasi kurang efektif bila terjadi pergantian di tengah-tengahnya agenda penetapan anggaran karena masih tanggungjawab Marsekal Hadi Tjahjanto yang masih menjabat sebagai Panglima.

"Kita saat ini sedang dalam masa sidang siklus membahas anggaran tahun 2022. Saya rasa pergantian Panglima TNI ini setelah penetapan UU APBN 2022 bulan Oktober nanti, karena kalau pergantian di tengah-tengah pembahasan ini, secara organisasi militer mungkin kurang efektif, karena pembahasannya masih tanggung jawab Panglima saat ini," ujar Bobby, Jumat (3/9).

Sehingga, kemungkinan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI akan digelar oleh Komisi I pada masa sidang mendatang. "Rasanya di masa sidang yang akan datang," ucapnya.

Politikus Golkar ini menegaskan, siapapun calon yang diusulkan Presiden Joko Widodo, pasti didukung. Semua kepala staf TNI memiliki kesempatan sama. Menurutnya, tak perlu ada spekulasi soal calon panglima. Terlebih menyinggung kedekatan pribadi atau giliran matra.

"Secara administratif obyektif semua memenuhi syarat, kalo subyektifitas apakah bergiliran matra, atau karena kedekatan pribadi, hendaknya tidak perlu berspekulasi. Tugas parlemen bukan mengajukan nama Panglima ke Presiden, tapi sebalik nya," kata Bobby.