Empat pimpinan DPRD Sulbar jadi tersangka dugaan korupsi APBD

Merdeka.com - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel menetapkan empat tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana APBD Propinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun Anggaran (TA) 2016. Empat tersangka itu adalah AM yang menjabat sebagai ketua DPRD Sulbar, dan tiga wakil ketua DPRD Sulbar masing-masing MW, HHH dan HH.

"Setelah dilakukan gelar perkara untuk tahap pertama ini kita tetapkan empat orang tersangka dari unsur pimpinan DPRD Sulbar karena keempatnya dinilai yang paling bertanggung jawab dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana APBD tahun 2016 yakni AM selaku ketua, MW, HHH dan HH masing-masing wakil ketua DPRD Sulbar," kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel Jan Samuel Maringka saat memberikan keterangan di aula lantai 2 kantor Kejati Sulsel, Rabu, (4/10).

Lebih jauh Jan menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para saksi antara lain terdiri dari para anggota DPRD Sulbar, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pejabat pengadaan, pemilik perusahaan dan pihak-pihak terkait.

Jan membeberkan, dugaan penyimpangan dana APBD yang dikucurkan ke program-program aspirasi ini modusnya yakni dengan cara para tersangka itu menggunakan kedudukannya menyepakati besaran nilai pokok pikiran tahun anggaran 2017 dnegan total nilai anggaran Rp 360 miliar untuk dibagi ke pimpinan maupun anggota DPRD Sulbar sebanyak 45 orang.

Jumlah tersebut terealisasi pada tahun 2016 sebesar Rp 80 miliar untuk kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta di Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Sulbar serta sisanya tersebar di berbagai SKPD lain di Propinsi Sulbar dan kabupaten se Sulbar. Sedangkan terdapat anggaran yang terealisasi pada tahun 2017.

"Para tersangka juga secara sengaja dan melawan hukum dengan memasukkan pokok-pokok pikiran seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD Tahun Anggaran 2016 tanpa melalui proses dan prosedur sebagaimana diatur dalam Permedagri Nomor 52 tentang pedoman anggaran pendapatan dan belanja negatra tahun 2016. Melainkan anggaran tersebut dibagi dan disahkan pada hari yang sama tanpa melalui tanpa melalui pembahasan sebelumnya baik dalam komisi maupun rapat-rapat badan-badan anggaran dan paripurna," kata Jan Samuel Maringka.

Keempatnya disangkakan melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanan korupsi terutama pada pasal 12 huruf (i) yang berbunyi peyelenggara negara yang ditugasi melakukan pengawasan secara langsung/tidak langsung ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.