Hasto Kristiyanto Perintahkan Kepala Daerah dari PDIP Harus Selaras dengan Presiden Prabowo
Oleh karena itu, kepala daerah dari PDIP harus berkomitmen menjalankan kebijakan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, kepala daerah terpilih yang diusung PDI Perjuangan harus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan visi pemerintahan Prabowo Subianto.
Menurut Hasto, seluruh visi dan misi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat kampanye telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Oleh karena itu, kepala daerah dari PDIP harus berkomitmen menjalankan kebijakan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Sistem politik kita sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik tentu saja kepala-kepala daerah dari PDI Perjuangan juga akan berkomitmen konsisten yang di dalam menjalankan undang-undang tentang rencana pembangunan jangka menengah," kata dia kepada wartawan di Lenteng Agung, Jaksel pada Rabu (12/2).
Kurangi Kemiskinan
Hasto kemudian mengatakan, pembekalan kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan.
Dia menegaskan, tidak hanya bertujuan untuk mengoordinasikan kebijakan daerah dengan program nasional, tetapi juga memberikan wawasan strategis kepada kepala daerah terkait geopolitik dan tata kelola pemerintahan yang efektif.
Hasto menambahkan, PDIP memberikan pembekalan terkait dengan best practice para kepala daerah dari partainya untuk menyelaraskan cara pandang geopolitik. Memahami konstelasi geografis, termasuk tentang aspek kebijakan strategis, teknokratis.
Hal ini penting, kata Hasto, karena dapat memberikan dampak di dalam mengurangi angka kemiskinan, termasuk memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Kemudian mengatasi stunting, membangun kedaulatan pangan itu semua akan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya," sambung dia.
Perkuat Kordinasi Pemerintah Pusat
Selain itu, Hasto menyatakan, para kepala daerah juga diberikan pemahaman mengenai tata kelola kota, strategi kedaulatan pangan, serta materi pencegahan korupsi agar mereka memahami hukum secara komprehensif.
"Nanti beberapa pakar tentang tata kota, tentang kedaulatan pangan termasuk materi pencegahan korupsi untuk memahami hukum acara pidana itu juga akan diajarkan," ujar dia.
Hasto menggarisbawahi pembekalan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sejalan dengan visi Presiden Prabowo.
Menurut Hasto, visi misi presiden telah diterjemahkan menjadi undang-undang. Sehingga ketentuan tersebut mengikat kepada seluruh kepala daerah.
“Bahkan seluruh warga bangsa karena itulah pelatihan ini kami adakan sehingga nanti ketika Pak Presiden Prabowo memberikan pembekalan atas nama pemerintah, kepala daerah dari PDI Perjuangan sudah semakin siap dan juga akan menjadi bagian dari pelopor kemajuan," ujar dia.
