Ini kesalahan Rachmat Gobel hingga direshuffle Jokowi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya merombak susunan Kabinet Kerja. Salah satu yang tergusur adalah Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. Saat dia menjabat sejumlah kasus mencuat, dan tidak bisa segera diatasi.

Kekesalan Jokowi berawal ketika melakukan inspeksi mendadak ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di sana Jokowi menemukan permainan kotor terkait lamanya waktu sandar kapal atau dwelling.

Setelah itu, pada 17 Juni lalu, menurut Jokowi, mulai dari menteri hingga petugas di lapangan sepertinya 'tuli' karena tidak segera melakukan perbaikan. Dia pun tak main-main mencopot para anak buahnya yang tak becus kerja.

"Saya bilang hati-hati akan saya copot, saya sampaikan entah yang di lapangan irjen, entah menterinya akan saya copot jika begitu terus," kata Jokowi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (31/7).

Akhirnya, lanjut Jokowi, dia memerintahkan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk melakukan penyelidikan. Dengan cepat Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya membentuk tim. Puncaknya saat penggeledahan dilakukan di kantor Kementerian Perdagangan. Sejumlah orang pun ditetapkan sebagai tersangka.

Setelah itu mencuat harga daging sapi yang melonjak sehingga membuat para penjual mogok. Di Bandung harga daging sapi meroket sampai Rp 140 ribu per kilogramnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak pemerintah melakukan investigasi penyebab.

"Pemerintah harus investigasi menyeluruh. Harus ada perbaikan sistem, kemarahan pedagang ini harus dimaknai sehingga tata kelola daging bisa dilakukan dengan baik," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/8).

Fahri melihat kesalahan tata kelola daging sapi ada di Kementerian Perdagangan bukan di Kementerian Pertanian. Sebab, menurut dia, Kementan telah berhasil meningkatkan produksi sapi lokal, tetapi tak memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"10 Tahun terakhir sebenarnya ada upaya swasembada secara masif. Produksi petani meningkat dan sejalan dengan meningkatnya produksi peternakan lalu ada impor, berbahaya ketika produksi meningkat dan keran impor dibuka sehingga stok banyak dan harga jatuh. Nah tapi sekarang katanya sebaliknya, produksi peternak tetap meningkat tapi impor mungkin tidak dilakukan," ujarnya.

Wasekjen PKS ini meminta Kementerian Perdagangan untuk meninjau kembali kebijakannya menutup keran impor sapi karena kebutuhan daging sapi tak bisa dipenuhi oleh peternak lokal.

"Pemerintah investigasi, terutama Mendag karena beri izin itu Mendag, bukan menteri pertanian karena mereka cuma produksi dan selama ini sukses kok produksi," tuturnya.

Saat dikonfirmasi Rachmat tidak menjelaskan alasan Jokowi mencopot dirinya. Namun dia mengaku lega dan siap meninggalkan kursi orang nomor satu di kementerian perdagangan.

"Saya kembali jadi rakyat biasa, jadi pengusaha lagi. Enak jadi rakyat biasa, bebas. Tidak pusing dikejar-kejar mafia," ucapnya.

Terkait dengan kasus dwelling time Rachmat, mengungkapkan selama ini para importir kerap nakal. Di mana seharusnya mereka mendaftarkan barang saat akan melakukan impor, namun kenyataannya pendaftaraan baru dilakukan saat barang baru akan masuk ke pelabuhan.

"Jadi, tentang dwelling time itu masalahnya ketika barang dibongkar sampe tiba ke pelabuhan itu dwelling time dan kemendag udah buat peraturan. Kalau belum punya izin impor, barang jangan dimuat di pelabuhan supaya kurangi dwelling time itu sendiri. Banyak improtir kita, bawa barang, baru ada urus," tandasnya. (mdk/did)