Jelang Pilkada, Polri minta anggaran pengamanan ke pemerintah daerah

Merdeka.com - Jelang Pilkada serentak 2018, polisi melakukan patroli siber di media sosial. Yang paling diawasi oleh polisi dalam melakukan patroli siber itu di Facebook karena paling banyak menyebar isu SARA.

Kabag Renops Sops Polri, Kombes Pol Edy Setio Budi Santoso mengatakan polisi juga sudah melakukan beberapa tahap dalam melakukan pengaman dan pengawasan jelang Pilkada 2018. "Tahap yang pertama kita adalah memaping tentang daerah rawan. Dengan memaping tersebut kita tahu tentang peta kerawanan," kata Edy usai acara diskusi Kesiapan Pilpres Serentak 2018, di Es Teler 77, Jakarta Selatan, Senin (27/11).

Selain melakukan pemetaan terhadap daerah yang dianggap rawan oleh pihaknya. dia juga ingin setiap Pemerintah Daerah yang di tempatnya sedang melakukan Pilkada agar memberikan anggaran untuk melakukan pengamanan.

"Yang kedua, kita juga sedang meminta bantuan anggaran. Ini anggaran penting. Kepada Pemerintah Daerah yang selama ini masih berproses," ujarnya.

Lebih lanjut, untuk melakukan pengamanan jelang dan saat Pilkada 2018 nanti, pihaknya sudah melakukan koordinasi terhadap beberapa stakeholder yang memang terkait dalam Pilkada tersebut.

"Yang ketiga, kita sudah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Tempat Pemilihan Suara (TPS). Karena ini akan berpengaruh pada rencana pengamanan," ucapnya.

Oleh karena itulah, saat ini Polri sudah meminta kepada seluruh kesatuan polisi yang ada di setiap wilayah yang akan melakukan Pilkada agar menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pengamanan Pilkada 2018 mendatang.

"Kemudian yang terakhir, kita dari Mabes Polri sudah memberikan arahan untuk dipedomani kepada seluruh kewilayahan untuk mempersiapkan terutama SDM terkait dengan kemampuan terutama terkait pengamanan, kegiatan kontijensi atau kontiguitas apabila terjadi yang di luar dugaan. Kemudian tentang juga penyidikan," tandasnya. (mdk/eko)