Pangdam: Anggota TNI Jangan Komentar Terkait Pilkada di Medsos
Pangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada
Panglima daerah militer (Pangdam) XV Pattimura Mayjend TNI Syafrial menekankan kepada jajaran dan anggota untuk tak berkomentar apapun tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) di media sosial (medsos).
"Bijaklah dalam bermedia sosial, hindari berkomentar atau membuat pernyataan, khususnya hal yang bersinggungan dengan pilkada, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan," kata Mayjend TNI Syafrial saat memberikan arahan penting yang dikemas melalui jam komandan kepada para komandan satuan, baik secara tatap muka maupun daring di Ambon, Rabu.
-
Kenapa TNI harus dijaga dari pengaruh partai politik? Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Kenapa Pangkoopsudnas ingatkan netralitas TNI? Hal yang harus menjadi perhatian meliputi keimanan dan ketakwaan, peningkatan kualitas SDM, kepedulian lingkungan dan alutsista, ketahanan keluarga, lambangja, dan netralitas prajurit dalam Pemilu.
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Kenapa TKN Prabowo-Gibran meminta relawan untuk tidak menyerang pribadi Capres Cawapres lainnya? Menurut dia, kandidat yang maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang merupakan putra putra terbaik bangsa yang dipilih partai politik, dan ditawarkan kepada rakyat agar dipilih sebagai pemimpin bangsa Indonesia lima tahun mendatang. Oleh karenanya, cara-cara berpolitik dengan menyerang pribadi calon dinilai Sangap tidak sesuai adab ketimuran.
Hal itu dilakukan Pangdam Syafrial melihat situasi politik menjelang Pilkada Maluku serta mengantisipasi potensi kerawanan pada pilkada kali ini.
Pangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada, maupun juga menggunakan fasilitas TNI.
"Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak," tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
"Pastikan kesiapan pengamanan guna menjamin terselenggaranya pilkada berjalan aman dan lancar dari awal hingga akhir. Perhatikan tentang situasi terkini, indeks kerawanan pilkada, kemungkinan perkembangan situasi, jumlah personil yang diturunkan hingga langkah-langkah antisipasi," katanya kepada para Dansat.
Lanjut dijelaskan Pangdam dalam pengamanan Pilkada 2024 di Maluku ini, Kodam menyiapkan sebanyak 2.562 personel.
"Untuk membantu pengamanan Pilkada 2024 di Maluku kami menyiapkan kurang lebih 1.962 personil TNI untuk membantu mengamankan pelaksanaan Pilkada 2024, dan menyiapkan personel cadangan kurang lebih 600 orang yang digunakan sewaktu-waktu jika ada perubahan situasi, beserta alutsista yang diperlukan," kata Pangdam.
Pangdam juga berpesan untuk terus melakukan koordinasi yang baik dengan Forkopimda di daerah, meningkatkan sinergisitas dengan tokoh-tokoh setempat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, menekankan kepada seluruh Prajurit untuk stop dan perang terhadap pelanggaran, melakukan jam komandan sebagai wujud kepedulian dan Bintal fungsi komando terhadap Prajurit.
