Panglima TNI Minta Prajurit Jadi Solusi Atasi Kesulitan Rakyat
Instruksi ini disampaikan kepada Koramil, Pos Angkatan Laut, Pos Angkatan Udara sampai ke satuan tingkat tinggi.
Yudo meminta seluruh prajurit TNI bisa mencari solusi untuk mengatasi kesulitan masyarakat di sekitarnya di manapun mereka berada.
Panglima TNI Minta Prajurit Jadi Solusi Atasi Kesulitan Rakyat
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memerintahkan prajuritnya untuk membantu masyarakat. Instruksi ini disampaikan kepada Koramil, Pos Angkatan Laut, Pos Angkatan Udara sampai ke satuan tingkat tinggi.
Yudo meminta seluruh prajurit TNI bisa mencari solusi untuk mengatasi kesulitan masyarakat di sekitarnya di manapun mereka berada.
"Selalu saya sampaikan di mana pun prajurit TNI berada harus bermanfaat kepada masyarakat, prajurit TNI harus bisa apabila dibutuhkan oleh masyarakat," kata Yudo, Sabtu (14/10).
"Artinya setiap ada persoalan di situ silakan prajurit TNI yang berada di wilayah itu mampu mengatasinya," sambungnya.
Semetara itu, dikaitkan dengan lembaga survei yang mengungkapkan bahwa TNI menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat, Yudo menyebut bahwa tingkat kepercayaan di masyarakat tersebut akan menjadi tantangan bagi TNI.
Terutama untuk selalu meningkatkan kinerja dan profesionalismenya di bidang pertahanan dalam menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Republik Indonesia.
“Tentunya itu wujud kecintaan masyarakat dan juga saya juga menyampaikan kepada seluruh prajurit TNI di mana pun berada harus selalu bermanfaat,"
pungkasnya.
merdeka.com
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membahas enam poin Implementasi Netralitas TNI dalam rangka Pemilu 2024 yang akan datang.
Yudo mengimbau kepada prajuritnya untuk memahami poin-poin netralitas tersebut. Poin pertama, prajurit diarahkan untuk tidak memihak atau memberi dukungan kepada partai politik (parpol) atau pasangan calon (paslon).
Kedua, prajurit tidak memberikan fasilitas atau sarana dan prasarana TNI sebagai sarana kampanye. Yudo menuturkan bahwa pemberian fasilitas dan sarana prasarana TNI rawan terjadi jelang Pemilu.
Ketiga, prajurit diminta untuk tidak memberikan arahan kepada keluarga prajurit TNI terkait pemilu.
"Maksudnya ini pengarahan untuk nyoblos partai apa, itu tidak boleh. Tapi kalau pengarahan yang sifatnya untuk netralitas, untuk tidak gunakan fasilitas, untuk menjaga pemilu damai, ya boleh,"
kata Yudo dalam arahan mengenai Netralitas Pemilu dan Bimbingan Teknik Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 yang disiarkan di YouTube Puspen TNI, Selasa (12/9) kemarin.
merdeka.com
Yudo menegaskan untuk benar-benar netral dan tidak memberikan tanggapan terhadap hasil hitung cepat (quick count) dalam bentuk apapun.
Poin keempat, tidak memberikan tanggapan terhadap hasil quick count dalam bentuk apapun, termasuk kepada keluarga. Dengan adanya satuan siber TNI, Yudo mengatakan bahwa akan mudah untuk melacak anggota yang ikut-ikutan menanggapi hasil quick count.
Poin kelima, atasan atau komandan diminta menindak tegas prajurit dan PNS TNI yang terbukti terlibat politik praktis. Yudo meminta untuk betul-betul dilakukan kontrol hingga tingkat bawah.
"Keenam, prajurit dan PNS TNI yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif atau calon kepala daerah harus mengundurkan diri dari Dinas TNI. Ini sudah jelas ada aturannya," kata Yudo.
