Jika berlanjut, perebutan Wagub DKI oleh PKS & Gerindra bisa berimbas ke Pilpres

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kursi wakil gubernur DKI Jakarta hingga saat ini masih kosong setelah ditinggal Sandiaga Uno maju menjadi cawapres Prabowo Subianto. PKS dan Gerindra belum menemukan titik terang soal siapa yang bakal menjadi pendamping Anies di DKI.

Hari ini, pimpinan Gerindra DKI dan PKS DKI menggelar pertemuan di Kantor DPD Gerindra Jakarta Pusat, Senin (5/11). Ketua DPD Partai Gerindra DKI Mohammad Taufik mengatakan, salah satu poinnya yakni kedua partai koalisi sepakat membentuk Badan Bersama untuk menjaring calon-calon akan diusulkan ke DPRD Jakarta.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Syakir Purnomo memastikan nama-nama yang diserahkan ke Badan Bersama seluruhnya adalah kader PKS.

Orang lain juga bertanya?

"Berkenaan kursi Wagub DKI Jakarta, Insya Allah ada badan bersama untuk fit and proper test. Kemudian, sudah disepakati bahwa kursi itu dimandatkan kepada PKS," jelasnya.

Sejak awal, PKS memang bersikukuh untuk mendapatkan kursi orang nomor dua di DKI itu. Bahkan beberapa waktu lalu, kader PKS sempat mengancam akan mematikan mesin partainya di Pilpres 2019.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, apa yang dilakukan PKS adalah hal wajar. Terlebih partai tersebut belum mendapatkan jatah apa-apa dari koalisi Prabowo Subianto.

"Kalau kita bicara hitung-hitungan, maka posisi PKS selama dengan Gerindra belum dapat apa-apa. Karena bagaimanapun PKS harus memperhitungkan kadernya. Tetapi lagi-lagi, (perebutan kursi ini) membuat kita terlihat, katakanlah kok belum apa-apa sudah ribut masalah seperti ini," kata dia.

"Wajar kalau dia (PKS) 'ngotot' meminta posisi itu. Bila tidak maka itu akan mendegradasi semangat kader di bawah. Bagaimanapun dia bekerja untuk partainya, bukan untuk Gerindra," katanya lagi.

Dia berharap kedua parpol saling legowo. Bila tidak, dia melihat imbas ini akan mengarah ke Pilpres 2019, yakni jika PKS tak mendapatkan posisi, maka mesin partai mereka bisa berhenti atau berpaling dari posisi semula.

"Bisa saja, karena dinamika yang terjadi itu akan berimbas di 2019 nanti. Ini bahaya, seharusnya mereka segera memutuskan bukan malah memperpanjang 'keriuhan'," katanya.

(mdk/dan)