JK: Menkum HAM dan Menko Polhukam bakal jelaskan BG batal dilantik
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku belum mendengar secara resmi DPR mempertanyakan pencalonan Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai Kapolri. DPR beberapa waktu lalu ingin meminta penjelasan kepada Presiden Joko Widodo terkait alasan pembatalan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Ya nantilah, kita belum mendengarnya secara resmi. Itu kan baru pembicaraan-pembicaraan personal. Nanti pemerintah akan bicara dengan DPR sendiri, Komisi III pada waktunya," ujarnya di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/3).
JK mengatakan, pemerintah akan segara melakukan pembicaraan dengan DPR. "Ya mungkin minggu depan," ujarnya.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan sidang DKPP terkait KPU digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Kapan Pilkada Jakarta akan diadakan? Sebagaimana diketahui, Ridwan Kamil akan berkompetisi di Pilkada Jakarta 2024 yang akan diadakan pada 27 November mendatang.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
Menurut JK, pemerintah akan mengutus Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk bertandang ke DPR membahas hal tersebut. "Menkopolhukam dengan Menkum HAM," ujarnya.
Namun, lanjut JK, jika sudah ada konsultasi resmi dari DPR dengan pemerintah, biasanya Presiden Jokowi yang akan menyampaikan sendiri alasan batalnya pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Kalau itu ada konsultasi resmi pemerintah seperti biasa, itu pasti Pak Jokowi dengan menteri-menteri, dengan saya biasanya," ujarnya. (mdk/siw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jusuf Kalla (JK) sempat membenarkan pertemuannya dengan Hasto.
Baca SelengkapnyaGibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaBadan legislatif (Baleg) DPR RI sepakat, Revisi Undang-undang (UU) Pilkada dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU
Baca SelengkapnyaHeru menyatakan, bakal menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur sampai 17 Oktober 2024
Baca SelengkapnyaRapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK
Baca SelengkapnyaSaat ini MK fokus pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.
Baca SelengkapnyaKPU akan melakukan konsultasi dengan DPR RI terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas persyaratan pencalonan Pilkada.
Baca SelengkapnyaRapat ini diyakini dilakukan karena DPR hendak membatalkan putusan MK soal aturan pencalonan Pilkada.
Baca SelengkapnyaKPU akan melakukan konsultasi dengan DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Baca Selengkapnya