Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK

Pembahasan dan pengambilan keputusan tingkat I dilakukan secara “senyap” pada masa reses DPR. Anggota Komisi III DPR Johan Budi mempertanyakan pengambilan keputusan yang digelar saat reses.

“Ditanya saja sama pimpinan, kan kemarin status anggota DPR itu sedang reses baru sekarang paripurna pembukaan,” kata Johan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (14/5).

Johan mengungkapkan, belum ada pandangan mini fraksi mengenai RUU tersebut. “Setahu saya belum ada pandangan mini fraksi, mengenai RUU MK itu,” kata Johan.

Selain itu, Johan juga mengaku tak mendapat undangan rapat pembahasan RUU tersebut dari sekretariat Komisi III.

“Saya enggak dapat. Karena sekali lagi kan reses (saya) enggak ada di Jakarta. Kalau teorinya orang reses orang ke dapil. Tapi bukan berarti ketika reses enggak boleh ada rapat, bukan berarti itu,” pungkasnya

Pembahasan dan rapat pengambilan keputusan tingkat I dilakukan secara 'senyap' pada masa reses DPR. Pengetokan palu tingkat I dilakukan pada Senin (13/5) sore.

Dikutip dari keterangan tertulis, Wakil Ketua Komisi III DPR Adies meminta persetujuan dari para Anggota Komisi III dan Menteri Polhukam saat raker di Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Sebab, isi dalam revisi tersebut bisa merugikan hakim yang menjabat. Mahfud menyinggung Putusan MK Nomor 81/PUU-XXI/2023 tterkait persyaratan batas usia minimal hakim konstitusi.