Kasus KSP Indosurya, Pemerintah Diharapkan Bantu Penyelesaian Homologasi

Merdeka.com - Penahanan pendiri KSP Indosurya, Henry Surya oleh Kepolisian membuat proses homologasi maupun pelunasan terhadap hak-hak anggota terhambat. Pembekuan rekening KSP Indosurya Cipta dan penyitaan beberapa aset KSP Indosurya juga menghambat homologasi.

Seorang anggota KSP Indosurya Paulus Leon S mengimbau kepada seluruh pihak khususnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan pihak yang lainnya segera bisa menjebatani kasus KSP Indosurya agar diselesaikan dengan cepat.

"Sehingga kami bisa dilancarkan semua proses pelunasan dan proses homologasi kepada semua anggota," ungkap Leon, Kamis (13/4).

Anggota KSP yang lain, Henry Surya mempunyai niat untuk menyelesaikan masalah ini. "Makanya, Saya berharap anggota lain juga bisa terselesaikan," harapnya.

Kuasa hukum KSP Indosurya, Ernest Samudera menyayangkan penahan kembali terhadap Henry Surya. Menurutnya, majelis hakim di pengadilan sudah memutuskan perkara KSP Indosurya Cipta adalah perkara perdata bukan pidana. Dengan demikian, yang harus jadi prioritas adalah pemenuhan keputusan perdata itu.

Sebab, akibat adanya penahanan kepada Henry Surya berakibat pada pembekuan rekening KSP Indosurya Cipta dan penyitaan beberapa aset KSP Indosurya yang juga menjadi akibat para pengurus KSP Indosurya kesulitan untuk melakukan proses restrukturisasi bisnis KSP Indosurya sesuai dengan perjanjian homologasi yang telah disetujui oleh para anggota sebagai kreditur.

Lebih lanjut, Ernest menjelaskan upaya penyelesaian yang akan dilakukan oleh KSP Indosurya terkait perjanjian homologasi yang telah disahkan.

Saat ini, kata dia, KSP akan coba melakukan verifikasi data terlebih dahulu memastikan kebenaran dan keabsahan jumlah simpanan serta data para anggota KSP Indosurya sesuai dengan data dari hasil verifikasi PKPU dan data yang dimiliki oleh KSP Indosurya, terkait proses penyelesaiannya akan diusahakan semaksimal mungkin oleh pengurus KSP agar dapat sesuai dengan isi perjanjian homologasi yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saat ditanya bagaimana kemungkinan terburuk jika proses homologasi batal, Ernest menyebut hal itu bukan hal yang diinginkan dan pasti dihindari oleh pihak manapun.

Ia selaku kuasa hukum dari KSP Indosurya akan berupaya maksimal agar hal tersebut tidak terjadi. Namun, apabila hal itu terjadi dimana proses homologasi batal maka akan dilakukan proses kepailitan dan akan merugikan semua anggota.

"Tetapi sejauh ini para pengurus KSP Indosurya masih tetap optimis untuk dapat melakukan restrukturisasi bisnis yang dapat dilakukan oleh KSP Indosurya agar seluruh hak-hak para anggota KSP Indosurya dapat diberikan sesuai dengan perjanjian homologasi dan KSP Indosurya dapat terus menjalankan kegiatan usahanya dan memberikan pelayanan terbaik baik para anggota di masa depan," katanya. (mdk/eko)