Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Kemenko Polhukam Kawal Perundingan MLA dan Ekstradisi RI-Polandia

Kerja sama bantuan hukum timbal balik (MLA) dalam kasus pidana dan ekstradisi merupakan bentuk konkret komitmen dua negara memerangi kejahatan lintas batas.

kemenko polhukam
Kemenko Polhukam Kawal Perundingan MLA dan Ekstradisi RI-Polandia
Kemenko Polhukam Kawal Perundingan MLA dan Ekstradisi RI-Polandia (©merdeka.com)

Kerja sama bantuan hukum timbal balik (MLA) dalam kasus pidana dan ekstradisi merupakan bentuk konkret komitmen dua negara memerangi kejahatan lintas batas.

Rekomendasi Beritauntuk kamu
Kemenko Polhukam Kawal Perundingan MLA dan Ekstradisi RI-Polandia

Kemenko Polhukam Kawal Perundingan MLA dan Ekstradisi RI-Polandia

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI mengawal perundingan putaran ketiga perjanjian bantuan hukum timbal balik (MLA) untuk kasus pidana dan perundingan putaran pertama perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Polandia.

Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional Kemenko Polhukam RI Brigjen TNI Arudji Anwar, menjelaskan Kemenko Polhukam terlibat dalam dua perundingan itu demi memastikan isi perjanjian MLA dan perjanjian ekstradisi sesuai dengan hukum nasional dua negara, serta tidak berseberangan dengan hukum internasional.

Arudji, yang mewakili Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam RI, turut tergabung sebagai juru runding bersama pejabat kementerian lainnya dalam negosiasi perjanjian MLA dan perjanjian ekstradisi di Warsawa, Polandia, 10–15 Juni 2024.


"Peran Kemenko Polhukam dalam perundingan ini untuk mengawal dan memastikan substansi dalam perjanjian MLA dan ekstradisi telah sesuai dengan hukum nasional kedua negara, baik Indonesia maupun Polandia, serta sesuai dengan hukum internasional agar ke depan dapat terjalin kerja sama pemberantasan kejahatan transnasional yang implementatif," kata Arudji.

Dia melanjutkan kerja sama bantuan hukum timbal balik (MLA) dalam kasus pidana dan ekstradisi merupakan bentuk konkret komitmen dua negara memerangi kejahatan lintas batas, misalnya, seperti penyelundupan manusia, perdagangan orang, perdagangan narkoba, pencucian uang, penipuan menggunakan jaringan Internet/online scamming, ataupun judi online (daring).

Dari hasil perundingan putaran ketiga untuk perjanjian MLA, dua negara menyepakati draf final isi perjanjian, sementara untuk perundingan putaran pertama ekstradisi, delegasi dari dua negara telah memahami secara lengkap dasar-dasar hukum praktik ekstradisi dua negara.


Perundingan MLA Indonesia dan Polandia dimulai setidaknya sejak Januari 2023 di Warsawa, kemudian berlanjut di Bali pada 24–25 Mei 2023. Beberapa isu yang disepakati dua negara untuk masuk dalam kerangka perjanjian mencakup perlindungan data pribadi, dan bantuan hukum yang dapat diberikan secara timbal balik oleh Indonesia dan Polandia.

Dalam rangkaian perundingan itu, Pemerintah Indonesia diwakili pejabat-pejabat dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kemenko Polhukam, Kejaksaan, Polri, dan KPK.


Jika perjanjian MLA itu disepakati, Polandia menjadi negara pertama dari Uni Eropa yang menjalin kerja sama MLA dengan Indonesia.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dedi Rahmadi
Editor Dedi Rahmadi
D
Reporter
    Dedi Rahmadi
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Menko Polhukam Hadi Ungkap Jawa Wilayah Krusial di Pilkada 2024, Minta Polri dan TNI Jaga hingga Hari Pencoblosan
Menko Polhukam Hadi Ungkap Jawa Wilayah Krusial di Pilkada 2024, Minta Polri dan TNI Jaga hingga Hari Pencoblosan

Hadi menjelaskan, salah satu alasan pulau Jawa menjadi wilayah yang krusial lantaran memiliki jumlah penduduk paling banyak.

Pilkada 2024
Menko Polhukam Klaim Dwi Fungsi TNI Tidak Seperti Zaman Orba: Bukan untuk Kepentingan Politik Praktis
Menko Polhukam Klaim Dwi Fungsi TNI Tidak Seperti Zaman Orba: Bukan untuk Kepentingan Politik Praktis

Menko Polhukam memastikan dwi fungsi TNI yang ada di dalam RUU TNI tidak akan membawa TNI ke masa orde baru.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto
Rapat dengan Bawaslu, Menko Polhukam Beri Tips Antisipasi Kerawanan Pilkada 2024
Rapat dengan Bawaslu, Menko Polhukam Beri Tips Antisipasi Kerawanan Pilkada 2024

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan kondisi politik hingga keamanan di dalam negeri dapat mempengaruhi Pilkada 2024.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto
Tim Hukum Prabowo-Gibran Nilai Pemanggilan 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres Tak Perlu
Tim Hukum Prabowo-Gibran Nilai Pemanggilan 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres Tak Perlu

Sebelumnya Tim Hukum AMIN meminta Hakim MK untuk menghadirkan 4 menteri Jokowi sebagai saksi sengketa Pilpres

Mahkamah Konsititusi
Terungkap Alasan Megawati Tak Umumkan Pasangan Pramono Anung-Rano Karno untuk Pilgub Jakarta
Terungkap Alasan Megawati Tak Umumkan Pasangan Pramono Anung-Rano Karno untuk Pilgub Jakarta

Pramono adalah seorang politisi dan negarawan. Pengalamannya juga malang melintang di partai, anggota legislatif, pimpinan DPR dan menteri.

Megawati Soekarnoputri
MK Buka Peluang Panggil 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres, Tapi Ada Syarat Khususnya
MK Buka Peluang Panggil 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres, Tapi Ada Syarat Khususnya

Keempat menteri Jokowi itu adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perdagangan Zu

Mahkamah Konstitusi
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Minta Panglima-Kapolri-Jaksa Agung Tak Rotasi Pejabat saat Pilkada
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Minta Panglima-Kapolri-Jaksa Agung Tak Rotasi Pejabat saat Pilkada

Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto
Kecewa Diputus Cinta, Remaja di Bali Nekat Lompat dari Jembatan dan Tewas
Kecewa Diputus Cinta, Remaja di Bali Nekat Lompat dari Jembatan dan Tewas

Hasil pemeriksaan luar oleh tim medis Puskesmas Sukasada ll Pancasari, korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuh, patah tulang dan lebam.

bunuh diri
Buka Rembuk Gerakan Indonesia Tertib, Menko Polhukam Bicara Urat Nadi Pembangunan Bangsa
Buka Rembuk Gerakan Indonesia Tertib, Menko Polhukam Bicara Urat Nadi Pembangunan Bangsa

Hadi mengatakan, pembangunan sumber daya manusia adalah urat nadi pembangunan bangsa.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto
Menkum HAM Akui Sudah Tandatangani Kepengurusan PKB Hasil Muktamar Bali: Kalau Tidak Salah Ya
Menkum HAM Akui Sudah Tandatangani Kepengurusan PKB Hasil Muktamar Bali: Kalau Tidak Salah Ya

Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.

PKB
Jokowi dan Parpol KIM Bahas Peluang Kaesang Maju Pilkada Jakarta
Jokowi dan Parpol KIM Bahas Peluang Kaesang Maju Pilkada Jakarta

Gerindra mengakui ada pembahasan antara Presiden Jokowi dengan partai KIM bahas peluang Kaesang di Pilkada Jakarta.

Jokowi
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"

Hak Angket