Koalisi Masyarakat Sipil Uji Materi Kewenangan Pemerintah Batasi Akses Internet
![Koalisi Masyarakat Sipil Uji Materi Kewenangan Pemerintah Batasi Akses Internet](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2020/09/24/1224078/540x270/koalisi-masyarakat-sipil-uji-materi-kewenangan-pemerintah-batasi-akses-internet.jpg)
Merdeka.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bersama Pemred Suara Papua, Arnoldus Belau, mengajukan uji materi terhadap Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ke Mahkamah Konstitusi RI.
Selaku salah satu pemohon, Ketua AJI Indonesia, Abdul Manan, menilai Undang-Undang ITE memberikan cek kosong kepada pemerintah untuk melakukan pemblokiran tanpa memberikan alasan yang jelas. Adapun kewenangan pemblokiran oleh pemerintah itu diatur dalam Pasal 40 ayat (2b) UU ITE.
Abdul Manan mengutip bunyi pasal tersebut. "Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum." ujar dia saat konferensi pers secara virtual, Kamis (24/9).
-
Apa yang diatur oleh dasar hukum pemilu di Indonesia? Pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia. Melalui proses pemilihan ini, rakyat Indonesia memiliki hak untuk menentukan wakil-wakil mereka yang akan memimpin negara dan membuat kebijakan.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Mengapa Mahkamah Agung memutuskan untuk menerima tuntutan jaksa dalam kasus TPPU Irfan Suryanagara? "Kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp2 miliar, dengan perintah terdakwa tetap ditahan," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cimahi Arif Raharjo
-
Apa yang ditemukan oleh Mahkamah Konstitusi terkait penggunaan bansos Presiden Jokowi? Hakim MK, Ridwan Mansyur menyatakan, MK tidak menemukan adanya penyalahgunaan bansos oleh Presiden Jokowi untuk kepentingan Pemilu 2024.
-
Apa yang diusulkan Mentan kepada Presiden? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengusulkan kepada presiden penambahan kuota pupuk bersubsidi.
-
Bagaimana pernyataan tersebut dibantah? Seorang dokter kulit di negara bagian Maryland, AS yang berspesialisasi dalam terapi cahaya untuk penyakit kulit membantah klaim kacamata hitam yang dikaitkan dengan kanker."Apakah kacamata hitam yang menghalangi sinar UV bersifat melindungi? Ya. Apakah ada bukti bahwa memakai kacamata hitam berbahaya bagi kesehatan mata atau kulit? Tidak," dikutip dari AFP.
Menurut Abdul Manan, kewenangan pemerintah dalam hal pemblokiran rentan untuk disalahgunakan. Misalnya, membungkam orang-orang yang kritis atau yang tidak sejalan dengan pemerintah.
"UU ITE memberikan peluang untuk melindungi kepentingan pemerintah sangat besar," ujar dia.
Itu sebabnya, AJI bersama Pemred Suara Papua memutuskan membawa persoalan ke Mahkamah Konstitusi RI pada Rabu, 23 September 2020. Melalui proses uji materi diharapkan dapat mengoreksi kewenangan dari Undang Undang ITE kepada pemerintah soal pemblokiran.
Manan menyampaikan, AJI sebetulnya tidak mempermasalahkan pemerintah melakukan pemblokiran terhadap suatu situs asalkan berdasarkan putusan pengadilan.
"Silakan lakukan pemblokiran. Tapi harus ada dasar yang jelas. Misalnya berdasar putusan pengadilan. Jadi kami bisa memahami bahwa keputusan pemblokiran itu memang benar untuk kepentingan umum dan bukan atas dasar kepentingan politik," jelas dia.
Para penasihat hukum yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Pers turut mendampingi kedua pemohon mengajukan uji materi. Salah satu perwakilan Rizky Yudha menyampaikan perlunya mekanisme yang tepat dalam mengawasi pemerintah ketika menjalankan perintah pada Pasal 40 ayat (2b) UU ITE. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.
"Selama ini yang terjadi diputus dahulu aksesnya, kalau yang keberatan silakan gugat. Pertanyaan apakah pemutusan atau pemblokiran sudah sudah sesuai dengan konstitusi," ujar dia.
Karena itu, Rizky menilai kewenangan pemerintah perlu ditinjau kembali. Dia menyarankan agar kewenangan pemutusan akses harus berdasar putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
"Biar hakim yang menafsirkan perlu tidaknya dilakukan pemblokiran," ucap dia.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur LBH Pers yang juga pengacara yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Pers, Ade Wahyudin, menilai kewenangan pemblokiran oleh pemerintah itu melampaui kewenangannya dan tidak sejalan dengan konstitusi.
"Kewenangan pemblokiran itu seperti mengambil alih kewenangan Pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus atas tafsir dari informasi dan dokumen elektronik yang melanggar hukum," kata Ade.
Dalam uji materi ini, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Pers meminta kepada hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 40 ayat (2b) UU ITE bertentangan secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pemohon meminta bahwa kewenangan pemblokiran oleh pemerintah itu tetap harus melalui proses hukum, tidak hanya berdasarkan keputusan sepihak pemerintah seperti yang terjadi selama ini.
Reporter: Ady AnugrahadiSumber: Liputan6.com (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![BAKTI Bakal Kerahkan Satelit Internet ke 80 Ribu Lokasi TPS di Wilayah 3T](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/6/1707206553854-hel85f.jpeg)
BAKTI Kementerian Kominfo menerima usulan sekitar 80.000 titik penyediaan akses internet dari KPU.
Baca Selengkapnya![Ada Indonesia, Ini Daftar Negara yang Rakyatnya Paling Banyak Tak Dapat Akses Internet](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/6/1707195299032-wc567.jpeg)
Berikut adalah laporan dari We Are Social yang memotret kondisi internet di seluruh dunia.
Baca Selengkapnya![AVISI: Perlu Bersama-sama Temukan Solusi Melawan Pembajakan Konten Ilegal](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/4/4/1712212145364-1dotm.jpeg)
AVISI: Perlu Bersama-sama Temukan Solusi Melawan Pembajakan Konten Ilegal
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
![Menkominfo soal Warga Takut Dikriminalisasi di Revisi UU ITE: Takut sama Bayangan Sendiri](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/5/1704442630977-fd3n8.jpeg)
Menkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.
Baca Selengkapnya![JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/15/1705313579302-h26eb.jpeg)
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya![Kritik Pemerintahan Jokowi, UII Keluarkan 'Indonesia Darurat Kenegarawanan'](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/1/1706804113009-upo3z.jpeg)
Perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu.
Baca Selengkapnya![Perangkat Teknologi dan Alat Komunikasi Indonesia Didominasi Impor, Presiden Jokowi: Kenapa Kita Diam? Kaget?](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/7/1715056525597-2gr6sh.jpeg)
Presiden pun mengaku prihatin bahwa Indonesia saat ini masih menjadi pengguna dari sektor perangkat teknologi dan informasi, belum bisa menjadi pemain pasar.
Baca Selengkapnya![Tak Bahas Hak Angket, Istana Minta Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Tak Dispekulasikan ke Mana-Mana](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/3/19/1710850737672-zexu2.jpeg)
Ari menyebut pertemuan tersebut juga merupakan permintaan dari para menteri PKB.
Baca Selengkapnya![Ternyata Ini Alasan Sebenarnya Jokowi Beri Izin Kelola Tambang untuk Ormas Keagamaan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/7/26/1721996724628-p4cy.jpeg)
Keputusan untuk memberikan izin pengelolaan tambang merupakan tanggapan pemerintah, setelah menerima aspirasi masyarakat.
Baca Selengkapnya