Langkah Strategis Pemerintah Atasi Keterbatasan Rumah Sakit
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengklaim pemerintah saat ini sedang melakukan langkah-langkah untuk atasi masalah ketersediaan rumah sakit. Dia mengatakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah memberikan surat edaran ke rumah sakit untuk longgarkan alokasi bed untuk gejala Covid-19.
"Sudah dilakukan Pak Menkes itu edaran ke RS agar longgarkan alokasi bed untuk gejala covid. Karena ternyata sebagian besar RS termasuk RS pemerintah itu baru di bawah 15 persen untuk disediakan bed untuk covid ini," kata Muhadjir dalam siaran telekonference, Rabu (27/1).
Dia juga telah menghubungi para pemilik rumah sakit swasta untuk bekerja sama. Yaitu sesuai yang ditetapkan oleh Menkes.
"Syukur-syukur bisa lebih dari tadi yang ditetapkan menkes karena gimana pun covid harus diutamakan," ungkap Muhadjir.
Kemudian dia juga menyarankan kepada Budi perlu adanya rumah sakit pemerintah yang langsung khusus Covid. Sehingga kata dia pasien umum bisa dialihkan ke rumah sakit kota dan tidak terjadi kolaps.
"Sehingga kita pastikan ke depan itu enggak akan alami kolaps atau overload. Karena daya tampung RS di wilayah-wilayah," ungkap Muhadjir.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaDia yakin jika MAH sudah dirawat sesuai standar operasional pekerja.
Baca SelengkapnyaManajemen rumah sakit sedang mengevakuasi seluruh pasien rawat inap yang terdata sebanyak 102 orang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anas mengatakan terdapat sejumlah persyaratan kompetensi ASN yang akan dipindahkan ke IKN.
Baca SelengkapnyaAnies mengaku akan mengubah fokus kesehatan dari kuratif menjadi promotif, preventif dan kuratif.
Baca SelengkapnyaPemerintah seharusnya menghentikan renovasi gedung, dan mengalihkan anggaran untuk kesehatan.
Baca SelengkapnyaPenyelesaian sengketa lahan jadi salah satu program yang bakal diakselerasi oleh Kementerian ATR/BPN, dalam kurun waktu sisa 8 bulan masa kabinet tersisa.
Baca SelengkapnyaSetiap golongan rumah dinas, ditempati anggota TNI sesuai dengan jabatannya.
Baca SelengkapnyaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 2022 ada sekitar 12,71 juta backlog rumah.
Baca Selengkapnya