Mengukur Komposisi Menteri Jokowi di Periode Dua, Sudah Tepatkah?

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah mengumumkan dan melantik para menteri di Kabinet Indonesia Maju, Rabu (23/10) kemarin. Jokowi pun langsung tancap gas dengan menggelar rapat kabinet dengan para menterinya sehari setelah pelantikan.

Namun, komposisi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf dinilai Peneliti senior INDEF, Enny Sri Hartati tidak mencerminkan semangat penempatan 'the right man on the right place'.

"Saya kira, Presiden tersandera karena ternyata semangat 'the right man on the right place' tidak terwujud dalam Kabinet Indonesia Maju," katanya di Kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (24/10).

Right Man on the Right Place?

Dia menilai, ada beberapa anggota kabinet yang perlu dievaluasi kapasitasnya. Pertama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Menurutnya, I Gusti Ayu Bintang Darmawati tidak pernah terdengar rekam jejaknya dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Karenanya, pemilihannya dinilai lebih kental nuansa politis karena dia adalah istri mantan menteri Jokowi di periode pertama yang juga politisi PDIP yakni Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

Lebih lanjut dia menilai penunjukan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) juga kurang tepat. Menurutnya, akan sangat tepat jika Nadiem Makarim ditunjuk menjadi Menteri UKM, karena akan mendorong percepatan pertumbuhan start up di Indonesia dengan pendekatan teknologi. Dia juga mengatakan sektor pendidikan merupakan roh dari pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Kemudian penunjukan Wishnutama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dia menilai ditempatkannya Wishnutama di pos menteri tersebut kurang memaksimalkan potensi dan kapasitasnya.

"Wishnutama akan menjadi sangat efektif dan optimal berkarya jika ditunjukan menjadi Menkominfo. Jadi itu yang kami sebut, the right man on the right place," katanya.

Selanjutnya, Agus Suparmanto di posisi Menteri Perdagangan. Menurutnya, nama Agus tidak pernah didengar publik dalam sektor perdagangan. Lalu penunjukan dr Terawan sebagai Menteri Kesehatan juga masih menyisakan polemik dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

"Bukankah seharusnya Presiden menengahi berbagai perbedaan yang ada, misalnya antara IDI dan dr. Terawan? Sehingga organisasi yang sudah establish seperti IDI tetap menjadi mitra pemerintah yang bertugas membangun bangsa," katanya.

Dia melanjutkan, sektor ekonomi yang menjadi salah satu tulang punggung pembangunan bangsa sangat memerlukan sinergi antar kementerian atau lembaga. Salah satunya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bertanggungjawab atas tercapai nilai investasi di Indonesia sesuai target. Karena itu, kapasitas, wawasan dan kecakapan diplomasi Kepala BKPM harus mumpuni pada tingkat global.

"Kepala BKPM harus mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris sehingga bisa meyakinkan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Singkatnya jangan sampai upaya keras Kepala BKPM sebelum-sebelumnya menjalin relasi dan kerjasama dengan dunia internasional buyar hanya karena Kepala BKPM yang baru tidak mampu berbahasa Inggris secara baik," katanya.

Komposisi Menteri Jokowi Sudah Tepat?

Sementara itu, pandangan berbeda datang dari Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Muhadjir Darwin. Menurutnya, pemilihan para menteri dari sisi politik dan profesional cukup seimbang.

"Misalnya, Menkeu tetap berada di tangan orang yang tepat. Tito selain terbukti mempunyai manajemen yang bagus, decisive dalam menghadapi krisis juga menjadi pilihan netral di luar PDI Perjuangan, sehingga aman dari respons negatif partai pemenang pemilu tersebut," katanya.

Dia juga menilai penempatan menteri agama dari kalangan militer sudah tepat. Sebab menjadi jalan tengah ketimbang dari salah satu ormas.

"NU pasti lebih menerima itu, meskipun sedikit kecewa tetapi paling kurang lebih bisa diterima. Dibanding jika menteri diberikan kepada organisasi Islam lain, seperti Muhammadiyah," katanya.

Dia juga menilai masuknya Prabowo dalam kabinet akan membungkam suara kelompok oposisi, termasuk Amin Rais yang ketika pilpres sangat vokal terhadap Jokowi. Sementara, penempatan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga dinilainya positif.

"Kita tunggu gebrakan-gebrakannya untuk membuat sistem pendidikan Indonesia berorientasi ke depan dan responsif terhadap perkembangan kemajuan teknologi informasi dan fenomena desruption yang kini tengah melanda dunia," katanya.