Menkominfo Minta Kebocoran Data Pemilu di KPU Tak Dipolitisasi: Motifnya Ekonomi
Budi Arie pun menjamin, jika sistem informasi elektronik selama pesta demokrasi ini tetap aman dan terjamin.
Hal ini disampaikan usai menggelar rapat bersama Komisi I DPR RI.
Menkominfo Minta Kebocoran Data Pemilu di KPU Tak Dipolitisasi: Motifnya Ekonomi
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi ingin agar kejadian dugaan kebocoran data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dipolitisasi. Hal ini disampaikan usai menggelar rapat bersama Komisi I DPR RI, Jakarta.
"Justru itu makanya saya bilang ini motifnya bukan politik, motifnya ekonomi. Ini orang mau ngrampok data saja, mau ngejual jadi komoditas begitu saja," kata Budi Arie kepada wartawan di DPR RI, Jakarta, Rabu (29/11).
"Jadi enggak usah dipolitisir, maksud saya gitu loh, jangan didiskreditkan lembaga KPU gimana sih jaga datanya. Entar jadi orang enggak percaya sama Pemilu dan lembaga Pemilu," sambungnya.
Budi Arie pun menjamin, jika sistem informasi elektronik selama pesta demokrasi ini tetap aman dan terjamin.
"Iya, kita menjaga supaya kan tugas kita tadi akses dan konektivitas gitu loh, akses dan konektivitas selama masa Pemilu, terutama perhitungan suara terutama di masa-masa krusial," katanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta bantuan terhadap Satgas Cyber, Badan Siber Sandi Negara (BSSN) serta Badan Intelijen Negara (BIN) terkait adanya dugaan kebocoran data pemilih. Kebocoran itu diduga muncul di situs Breach Forums.
"Sekarang lagi kita minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN, BIN, dengan Mabes. Sudah kita koordinasikan lagi dicrosscheck dulu ya," Koordinator Divisi Data dan Informatika KPU RI Betty Epsilon Idroos, Rabu (29/11).
Kendati demikian, dirinya belum bisa memastikan apakah itu data milik KPU RI atau bukan. Karena baru dikoordinasikan oleh pihaknya.
"(Data KPU) Kan dicek dulu. Dicek dulu, seperti apa datanya, bagaimana bentuknya lagi dicek. Lagi ditelusuri," ujarnya.
merdeka.com
