Minta Bupati Neneng Bantu Meikarta, Mendagri Tak Mau Antar Kepala Daerah Berpolemik

Merdeka.com - Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Soni Sumarsono dihadirkan menjadi saksi dalam kasus dugaan suap proyek Meikarta. Dalam keterangannya, ia menjelaskan percakapan telepon Mendagri, Tjahjo Kumolo dengan Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin.

Sumarsono mengatakan, kehadiran Tjahjo itu tidak terlepas dari adanya polemik Pemkab Bekasi dengan Pemprov Jabar. Pemicunya adalah keputusan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang juga ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) menghentikan sementara pembangunan Meikarta.

Untuk mengetahui duduk perkaranya, Kemendagri melalui Soni kala itu, lantas memanggil pihak Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi untuk rapat di Kemendagri. Semula hal itu merupakan inisiatif dirinya, namun Tjahjo pun ikut memerintahkan dirinya menyelesaikan polemik.

"Pada awalnya, kalau dari sisi tupoksi kita deteksi perkembangan berita di media. Tapi bapak Mendagri (bilang) ini sudah polemik berkepanjangan terjadi di media. Tidak etis penyelenggara daerah berpolemik hal seperti ini. Maka selesaikan dengan cara sesuai aturan, sesuai SOP, lalu kepala daerah rapat," ujar Soni dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (20/3).

Soni lalu ditanya oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait komunikasi Mendagri dengan Bupati Neneng. Itu terjadi dalam waktu yang terpisah dengan rapat bersama Pemprov. Sumarsono memanggil Neneng untuk datang ke kantornya untuk penggalian informasi.

Di tengah percakapan dengan Neneng, ia mendapat telefon dari Tjahjo yang kemudian meminta dihubungkan kepada Neneng Hasanah Yasin.

"Pak Menteri telepon Dirjen, manggil saya. Saya bilang sebentar dulu, kami lagi ada tamu terkait Meikarta. Beliau (Tjahjo) tanya siapa, saya bilang Ibu Bupati. Beliau bilang 'wes sekalian saya bicara'," kata Soni.

Mendagri lantas berbicara dengan Bupati Neneng menggunakan ponsel Soni. Namun, Soni mengaku tak tahu apa yang dibicarakan antara Tjahjo dengan Neneng. Tapi beberapa hari kemudian, ketika masalah Meikarta semakin berpolemik, Tjahjo berpesan untuk membantu Neneng.

"Dibantulah, tapi harus sesuai aturan, itu kata-kata Pak Menteri setelah saya tanya. Intinya menyelesaikan," kata Soni.

Jaksa pun menanyakan soal kata 'dibantu' yang dimaksud oleh Tjahjo kepada dirinya. Ia berkilah bahwa maksudnya adalah menyelesaikan polemik antara Pemkab Bekasi dan Pemrov Jabar.

"Kalau (permintaan dibantu) ke saya menyampaikan pokoknya dibantu penyelesaian ini sesuai aturan," kata Soni.

Majelis Hakim pun turut menanyakan kembali maksud kata dibantu yang disampaikan Tjahjo Kumolo kepada Sumarsono. Pasalnya, Majelis hakim ingin mengetahui seberapa besar polemik yang terjadi hingga sekelas menteri turun tangan menyampaikan dan meminta agar Sumarsono membantu Neneng.

"Apakah pelik banget sehingga Mendagri harus serta memberikan atensi? Pasti ada kaitan bapak Menteri telepon," kata hakim.

"Lebih kepada menjelang Pilkada jangan sampai antar kepala daerah jangan sampai cekcok kelihatan di muka publik, itu tidak enak. Tujuannya itu," ucap Soni.