Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

NU tak terima dicap sebagai pembantai PKI

NU tak terima dicap sebagai pembantai PKI Penggalan film G 30 S/PKI. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Selain sebagai sikap tegas Nahdlatul Ulama (NU) buku putih "Benturan NU-PKI 1948-1965" dianggap sebagai bentuk rekonsiliasi antara korban dari Partai Komunis Indonesia dan NU. Selain itu buku itu juga dianggap untuk klarifikasi dua peristiwa 1948 dan 1965 versi Nahdlatul Ulama.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) As'ad Said Ali di Gedung PBNU, Kramat Raya, Senin (9/12) dalam peluncuran buku itu. Menurut As'ad telah terjadi rekonsiliasi yang alami antara keturunan korban.

"Buku putih ini juga menunjukkan bahwa proses rekonsiliasi telah terjadi secara alami. Buku ini juga banyak mengungkapkan fakta mengenai kebesaran hati para kiai NU dengan merawat, membesarkan dan mendidik anak-anak korban serangkaian konflik horizontal yang telah terjadi," kata As'ad.

Sedangkan anggota tim riset buku Abdul Mun'im mengatakan munculnya buku itu karena provokasi dari media di Indonesia dan tuduhan terhadap lembaga internasional terhadap NU sebagai pelaku. Dia mengaku sudah ada rekonsiliasi yang alami di antara korban.

"Ketika terjadi provokasi media, termasuk lembaga amnesti internasional, NU disebut sebagai pelaku. Kalau tidak ada desakan hal itu, kita tidak bisa diam. Sebenarnya hal ini sudah ada rekonsiliasi di tingkat bawah," papar Mun'im.

Mun'im mengungkapkan, selama ini banyak yang menulis peristiwa tentang PKI yang ditulis dengan sepenggal-penggal. Bahkan dia menyebut majalah Tempo yang juga menuliskan tentang PKI dianggap sepotong-potong.

"Jangan menulis tentang PKI secara sepenggal-penggal. Jangan seperti Tempo, kami sudah protes hal itu. Tapi mereka keras kepala. Sudut pandang mereka menjadikan PKI sebagai korban," terang Mun'im.

Sanggahan akan wacana PKI selama ini, menurut Mun'im bukan untuk balas dendam. Dia berkeyakinan peristiwa 1948 dan 1965 antar PKI dan NU sebagai bentuk konflik horizontal dan mengklaim proses rekonsiliasi alami antara dua korban sudah berlangsung.

Dengan alasan itu, Mun'im mengungkapkan NU tidak perlu minta maaf. Menurutnya yang ada saat ini saling memaafkan antara dua belah pihak.

"Konflik itu horizontal, jadi tidak perlu minta maaf dan itu sudah rekonsiliasi. Cara satu-satunya adalah dengan rekonsiliasi dan itu sudah terjadi dengan alami. Kita luncurkan buku ini tidak untuk balas dendam, tapi untuk saling memaafkan, itu sudah terjadi dan itu akan kita lanjutkan," papar Mun'im.

(mdk/ian)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Deretan Perangai PKB Bikin PBNU Geram
Deretan Perangai PKB Bikin PBNU Geram

Yahya menegaskanPKB tidak bisa mengklaim atau menyalahkan apapun hasil keputusan NU. Sebab internal NU dan PKB adalah dua organisasi berbeda.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Soal PKB Diminta Gus Yahya Tak Seret NU ke Politik: Demokrasi Bebaskan Warga Menentukan Pilihannya
Cak Imin Soal PKB Diminta Gus Yahya Tak Seret NU ke Politik: Demokrasi Bebaskan Warga Menentukan Pilihannya

Cak Imin juga setuju dengan pernyataan Gus Yahya pengurus PBNU tidak boleh mengatasnamakan organisasi dipimpinnya secara politik.

Baca Selengkapnya
Gus Yahya Buka-Bukaan Hubungan PBNU dan PKB: Tidak Erat, Semua Kami Anggap Sama!
Gus Yahya Buka-Bukaan Hubungan PBNU dan PKB: Tidak Erat, Semua Kami Anggap Sama!

Gus Yahya mengakui hubungan PBNU dan PKB memang tidak erat. Alasannya, PBNU menganggap semua kelompok sama.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Ungkap Alasan Ma'ruf Amin Tak Lagi Jadi Penengah Konflik PKB-PBNU
Cak Imin Ungkap Alasan Ma'ruf Amin Tak Lagi Jadi Penengah Konflik PKB-PBNU

Ma'ruf Amin tidak lagi menjadi penengah. Karena, menurutnya tidak ada lagi konflik antara PKB-PBNU.

Baca Selengkapnya
Wapres Heran Konflik PKB dan PBNU: Kalau 'Korslet' Agak Aneh, Tugasnya Beda
Wapres Heran Konflik PKB dan PBNU: Kalau 'Korslet' Agak Aneh, Tugasnya Beda

Wapres meminta PKB dan PBNU seharusnya tidak berkonflik karena telah memiliki tugas yang berbeda.

Baca Selengkapnya
Cak Imin ke Ketum PBNU Gus Yahya: Politik Itu Berat, Biar PKB Saja!
Cak Imin ke Ketum PBNU Gus Yahya: Politik Itu Berat, Biar PKB Saja!

Cak Imin mengatakan setuju dengan PBNU tidak boleh terlibat politik praktis seperti yang disampaikan Ketum PBNU Gus Yahya.

Baca Selengkapnya
Gus Ipul: Enggak Ada Dalam Sejarah NU itu MLB, Para Kiai Tidak Suka Rebutan Jabatan
Gus Ipul: Enggak Ada Dalam Sejarah NU itu MLB, Para Kiai Tidak Suka Rebutan Jabatan

PBNU merespons adanya muktamar luar biasa yang didengungkan oleh sejumlah pihak.

Baca Selengkapnya
Wapres Ma’ruf Amin Sebut PKB-PBNU Tidak Ada Hubungan Struktural: Jangan Saling Intervensi, Fokus ke Tugas Masing-Masing
Wapres Ma’ruf Amin Sebut PKB-PBNU Tidak Ada Hubungan Struktural: Jangan Saling Intervensi, Fokus ke Tugas Masing-Masing

Ma’ruf Amin mengingatkan seharusnya kedua lembaga tidak boleh saling intervensi.

Baca Selengkapnya
Jazilul ke Gus Yahya: Hentikan Bentuk Pansus, PBNU-PKB Beda Kamar dan Beda Tugas
Jazilul ke Gus Yahya: Hentikan Bentuk Pansus, PBNU-PKB Beda Kamar dan Beda Tugas

Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB dan PBNU adalah dua entitas berbeda yang tidak boleh saling intervensi.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Digembosi Yahya dan Saipul di Pemilu, Malah Perolehan PKB Meningkat Tajam
Cak Imin: Digembosi Yahya dan Saipul di Pemilu, Malah Perolehan PKB Meningkat Tajam

Cak Imin menilai, pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf seperti tidak didengar.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ma'ruf Siap Jadi Juru Damai PBNU Vs PKB
VIDEO: Ma'ruf Siap Jadi Juru Damai PBNU Vs PKB "Jangan Cari Peluru Hantam Panaskan Konflik!"

Menurut Ma’ruf, mendamaikan dua pihak yang berseteru merupakan perintah agama.

Baca Selengkapnya
Tak Terima Disebut PBNU Ahistoris, PKB Ungkit Pernyataan Bukan Representasi NU di Pilpres 2024
Tak Terima Disebut PBNU Ahistoris, PKB Ungkit Pernyataan Bukan Representasi NU di Pilpres 2024

PKB menyebut PBNU lah yang ahistoris. PBNU dianggap telah meninggalkan PKB.

Baca Selengkapnya