PDIP Sebut Usulan untuk Legalkan Politik Uang Hanya Sarkasme

"Terkesan adanya pembiaran oleh pihak penyelenggara pemilu dan aparat. Bahkan di berbagai tempat disinyalir perbuatan ini dilakukan tidak hanya oleh kandidat namun juga oleh aparat pemerintahan dari tingkat terendah hingga aparat hukum," kata Chico.

Menurut Chico, praktik sogok menyogok begitu lazim terjadi dan sudah pada taraf yang memprihatinkan.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Hugua mengusulkan, agar praket money politics atau politik uang dilegalkan saja dengan batasan tertentu di Peraturan KPU (PKPU) pencalonan di Pilkada.

Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja Komisi II dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Rabu (15/5).

"Bahasa kualitas pemilu ini kan, pertama begini, tidakkah kita pikir money politics kita legalkan saja di PKPU dengan batasan tertentu," kata Hugua dalam rapat.

Hugua menilai, praktik money politics merupakan suatu keniscayaan. Menurutnya, tanpa money politics para calon tidak akan terpilih.

Dia pun menyarankan agar PKPU yang tengah dibahas saat ini 1mempertegas pengertian money politics serta cost politics atau biaya politik.

"Ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja batas berapa, sehingga Bawaslu juga tahu bahwa kalau money politics batas ini harus disemprit," jelasnya.