Legislator PDIP Usul KPU Legalkan Money Politik dalam PKPU

Komisi II gelar rapat kerja (raker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk bahas evaluasi PKPU pada Rabu (15/5).

Dalam raker anggota komisi 2 DPR RI minta KPU legalkan politik uang selama pemilu dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum).

Ketua Komis Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari paparkan rancangan peraturan pemilu dan Pilkada terkait aturan jumlah DPT dan pencalonan Gubernur/Walikota pada Pilkada.

Salah satunya adalah soal aturan bagi calon legislatif terpilih yang terpilih dalam Pilkada harus bersedia untuk mengundurkan dari dan tidak dilantik.

"Pada dasarnya di Undang-Undang pilkada menentukan bahwa kalau ada anggota DPR,DPD, atau DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota didaftarkan sebagai calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya, namun bagi calon terpilih yang belum dilantik harus bersedia mengundurkan diri," kata Hasyim.

Menurut Hugua hal ini untuk menghindari munculnya spekulasi seorang calon legislatif coba-coba jadi Kepala Daerah.

"Jadi Kalimat wajib itu harus nyata didalam PKPU, jangan lagi ada ‘bersedia’,"

Menyinggung soal kualitas Pilkada, Hugua mengusulkan pelegalan politik uang dalam PKPU dengan batasan tertentu. Ia menyebut praktik politik uang dalam Pilkada menjadi suatu keniscayaan yang sangat menentukan keterpilihan seorang calon.

"Kalau PKPU ini istilah money politic, cost politic ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja, batas berapa. Sehingga KPU juga tahu kalau money politic batas segini ya harus disemprit."

"sebab kalau ini tidak dilegalkan kita kucing-kucingan terus."

Menurutnya, akan lebih mudah bagi Bawaslu untuk lakukan pengawasan jika money politic dilegalkan pada batas tertentu.

Ia juga menilai pemilu hanya jadi ajang bertarung bagi para saudagar, bukan lagi ajang bagi para politisi dan negarawan.

Reporter Magang: Antik Widaya Gita Asmara