Pekan Ketiga Ramadan, Lalu Lintas Menuju Puncak & Tol Cikampek Terpantau Lancar

Merdeka.com - Bulan suci Ramadan memasuki pekan ketiga. Sampai hari ini, Sabtu (1/5) belum terlihat ada peningkatan kendaraan meninggalkan Jakarta.

Pantauan merdeka.com lewat akun Twitter resmi @PTJASAMARGA, pagi ini jalur menuju Puncak, Kabupaten Bogor masih terpantau lancar.

"07.30 WIB #Tol Jagorawi Cawang - TMII - Cibubur - Bogor - Ciawi lancar. Ciawi - Bogor - Cibubur - TMII - Cawang lancar," tulis akun Jasamarga.

"07.30 WIB #Jalan_Layang_MBZ Cikunir - Tambun - Cikarang - Karawang lancar. Karawang - Cikarang - Tambun - Cikunir lancar."

Kondisi tol yang lengang juga terpantau di Tol Japek dari arah Cawang - Cikunir - Cikarang - Dauwuan - Cikampek, begitu juga sebaliknya.

"07.30 WIB #Tol_Janger Tomang - Karang Tengah - Tangerang - Bitung lancar. Bitung - Tangerang - Karang Tengah - Tomang lancar," tulis kembali.

Untuk di Tol Purbaleunyi dari arah Dawuan - Padalarang - Pasteur - Cileunyi juga tidak terjadi kemacetan begitu juga arah sebaliknya.

"07.30 WIB #Tol_CTC Cawang - Tomang - Pluit - Cengkareng lancar. Cengkareng - Pluit - Tomang - Cawang lancar," ujarnya.

Namun demikian, Jasamarga juga mengimbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan.

"Patuhi protokol kesehatan untuk memutus penyebaran Covid-19, buat Kawan JM (Jasamarga) yang beraktivitas dimana pun dan kapanpun jangan lupa untuk 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Yuk bersama-sama kita cegah penyebaran Covid-19!," tutupnya.

Pemerintah Larang Mudik

Diketahui, Pemerintah telah menerbitkan adendum Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya IdulFitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadan.

Adendum yang ditandatangani Ketua Satgas Penanganan Covid-19 pada 21 April 2021 ini mengatur pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDB) selama H-14 peniadaan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei-24 Mei 2021). Sementara masa peniadaan mudik tetap berlangsung selama periode 6-17 Mei 2021.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pengetatan mudik ini dilakukan berdasarkan fakta tentang apa yang terjadi selama ini di Indonesia. Dia mengacu pada kejadian-kejadian di 2020 lalu, saat angka kasus positif Covid-19 Cenderung naik setelah adanya libur.

"Oleh karenanya kita menyatakan bahwa dari tanggal 6-17 (Mei) itu dinyatakan dilarang mudik. Tentu ada suatu pengecualian-pengecualian, yang nanti sore kami akan sampaikan lewat rilis secara lebih detil," ujar Menhub Budi Karya dalam sesi teleconference, Jumat (23/4).

Pengecualian untuk melakukan mudik atau perjalanan tersebut sebenarnya telah tercantum dalam SE Nomor 13/2021 beserta poin-poin tambahannya. Berikut rinciannya:

1. Perjalanan orang selama bulan Ramadan dan Lebaran 2021 dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non-musik, seperti: bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga, kepentingan persalinan didampingi maksimal dua orang.

2. Pelaku perjalanan orang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara selama Ramadan dan Lebaran 2021 wajib memiliki print out Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) sebagai syarat melakukan perjalanan. Berikut ketentuannya:

a. Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, pegawai BUMN/BUMD, prajurit TNI/Polri melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tanda tangan basah/elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan

b. Pegawai swasta melampirkan print out surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/elektronik pimpinan perusahaan, serta identitas diri calon pelaku perjalanan

c Pekerja sektor informal melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/elektronik pejabat bersangkutan serta identitas diri calon pelaku perjalanan

d. Masyarakat umum non-pekerja melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/elektronik pejabat bersangkutan serta identitas diri calon pelaku perjalanan (mdk/lia)