Pemerintah anggarkan Rp 30 miliar untuk awasi pupuk bersubsidi

Merdeka.com -  

Pemerintah mengalokasikan dana Rp 30 miliar untuk dana pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di daerah. Dana itu diambil dari APBN 2014.

"Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi ditingkatkan dengan mengalokasikan Rp 30 miliar dalam APBN," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khoirun di Bengkulu, Rabu (30/4).

Herman mengatakan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh tim yang dibentuk pemerintah daerah. Peningkatan pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubdisi karena kebutuhan petani terhadap pupuk terus meningkat.

Selain itu, barang kebutuhan petani tersebut juga rawan diselewengkan dan indikasi itu menguat.

"Indikasi penyelewengan ini terus menguat sehingga kami menganggarkan dana pengawasan dalam penyaluran pupuk," ujarnya.

Anggota Fraksi Demokrat ini mengatakan, ketersediaan pupuk bersubsidi diperkirakan hanya mencukupi kebutuhan petani hingga Oktober 2014. Sebab, anggaran yang disiapkan melalui APBN sebesar Rp 21 triliun hanya mencukupi untuk pembelian sebanyak 7,6 juta ton dari kebutuhan petani sebanyak 9,2 juta ton, sesuai Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diusulkan Kementerian Pertanian dan Perkebunan.

"Anggaran Rp 21 triliun dalam postur APBN 2014, sebanyak Rp 3 triliun dipakai untuk membayar hutang subsidi 2013 dan Rp 18 triliun untuk menalangi subsidi 2014," ungkapnya.

Untuk menutupi kekurangan itu Komisi IV DPR RI akan kembali memasukkan anggaran dalam struktur APBN Perubahan 2014. Jumlahnya sedang dalam pengkajian di Kementerian Pertanian dan perkebunan. (mdk/cza)