Perencana Kemnaker Harus Pahami Perubahan Siklus Kebijakan Publik di Era Digital
Anwar Sanusi menegaskan Perencana Kemnaker juga harus memahami perubahan siklus kebijakan publik di era digital.
Perencana juga harus mengetahui substansi yang direncanakan
Perencana Kemnaker Harus Pahami Perubahan Siklus Kebijakan Publik di Era Digital
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengingatkan pentingnya perencana harus memahami perubahan-perubahan lingkungan strategis untuk penyusunan renstra, program dan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan. Perencana juga harus mengetahui substansi yang direncanakan, tak hanya berkutat pada struktur administrasi program dan kegiatan tahunan, seperti Renja-Krisna (Rencana Kerja-Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) dan RKA-K/L (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga).
"Sebagus apapun kebijakan active labor market, kebijakan tersebut tak akan ter-delivery dengan baik, jika tak dapat diturunkan ke dalam program, kegiatan dan anggaran. Para Perencana-lah yang secara profesional bertugas melakukan hal ini," Anwar Sanusi dalam sambutan sekaligus arahannya pada Rapat Koordinasi Teknis Fungsional Perencana Kemnaker di Jakarta, Senin (22/8/2023).
Rakornis bertema 'Peran Perencana dalam Penyusunan Rencana Strategis Kemnaker tahun 2025-2029, digelar bertepatan pada momentum menjelang pergantian RPJMN 2020-2024 ke RPJMN 2025-2029. Karena itu, Sekjen berpesan agar momentum transisi ini, harus dimanfaatkan untuk menjaring sejumlah isu strategis yang berpengaruh terhadap pembangunan ketenagakerjaan 2025-2029.
"Antara lain, bonus demografi dan ageing, digiltalisasi, perubahan pola hubungan dan budaya kerja, future jobs, dinamika pengupahan, informasi pasar kerja, jaminan sosial yang adaptif, serta isu digital era governance dalam sektor publik, dan lain-lain," ujarnya.
Anwar Sanusi menegaskan Perencana Kemnaker juga harus memahami perubahan siklus kebijakan publik di era digital.
Menurutnya, siklus kebijakan publik di era digital tak lagi bersifat tahapan linier satu arah, namun sangat interaktif dalam berbagai dimensinya.
Dari hasil evaluasi berkesinambungan dalam siklus e-policy, Anwar Sanusi menilai redesain siklus kebijakan publik, memperhitungkan ICT (Information and Communication Technology), dan khususnya kemampuan analitis yang disediakan Big Data. Ciri khas dari instrumen Big Data adalah memungkinkan untuk mrmproses secara real-time.
"Salah satu kelebihan dari proses data seketika atau mendekati seketika adalah hasil evaluasi didapatkan segera sesaat data ada. Hal ini memungkinkan cara pandang baru dalam siklus kebijakan, yaitu evaluasi berkesinambungan," ujarnya.
