8 Program Prioritas Kementerian PANRB, Salah Satunya Pindahkan PNS ke IKN Nusantara
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan evaluasi program dan membuat skala prioritas.
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan evaluasi program dan membuat skala prioritas.
8 Program Prioritas Kementerian PANRB, Salah Satunya Pindahkan PNS ke IKN Nusantara
Pindahkan PNS ke IKN Nusantara
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memiliki 8 program prioritas untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak bagi masyarakat.
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan evaluasi program dan membuat skala prioritas. Terutama mewujudkan reformasi birokrasi (RB) berdampak.
Prioritas pertama, penguatan reformasi birokrasi berdampak dengan mekanisme jemput bola dan fokus pada pemerintah daerah di luar Jawa-Bali. Layanan jemput bola harus banyak digalakkan di semua daerah untuk memastikan masyarakat mendapat pelayanan terbaik dan tidak ribet.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh lagi berorientasi pada laporan administratif saja, tetapi kehadirannya harus bisa dirasakan masyakarat.
"Jadi kinerjanya bukan hanya berorientasi ke laporan administratif, seperti katakanlah absensi, tetapi harus diukur dampak kerjanya ke masyarakat. Salah satunya lewat jemput bola, jemput masalah dan beri solusi," kata Anas dalam keteranganya, Kamis (31/8).
Prioritas kedua, percepatan transformasi digital melalui interoperabilitas sembilan layanan prioritas dalam skema Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Mulai dari sektor kesehatan, sejumlah layanan di kepolisian, hingga pendidikan. Sesuai arahan Presiden Jokowi, birokrasi tidak perlu berlomba bikin aplikasi.
Prioritas ketiga, penyiapan pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara beserta penguatan kelembagaannya.
Anas menilai, pemindahan ASN tak hanya fisik semata, namun perpindahan paradigma budaya hingga pelayanan juga harus diperhatikan.
merdeka.com
"Pemindahan ASN ini juga bukan dalam arti fisik semata, tapi perpindahan paradigma budaya kerja hingga paradigma pelayanan. Semuanya berbasis digital,"
kata Anas.
Keempat, penajaman Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). SAKP diperkuat untuk memastikan kinerja instansi pemerintah berjalan serempak, tidak ego sektoral, sehingga target pembangunan tercapai.Kelima, lanjut Anas peningkatan profesionalisme ASN berbasis digital. Termasuk di dalamnya adalah penataan tenaga non-ASN.
Keenam, penyiapan Machinery of Government yaitu rekomendasi arsitektur kelembagaan bagi struktur kabinet ke depan setelah Pemilu 2024.
"Kami menjaring masukan banyak pihak agar kelembagaan pemerintah ke depan semakin agile dalam menghadapi dinamika zaman," kata Anas.
Ketujuh, akselerasi pembentukan mal pelayanan publik (MPP) dan MPP digital. “MPP dan MPP Digital menjadi jantung dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Maka ini sangat penting untuk didorong,” jelas Anas.
Kedelapan, Anas bilang, penyusunan kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045 untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
"Indonesia Emas 2045, dimana negara kita akan masuk dalam empat besar ekonomi dunia, bisa diraih bila birokrasi bekerja makin reformis, profesional, dengan ditopang digitalisasi. Ini yang sedang dirumuskan peta jalannya sampai 2045," tutup Anas.
