Pesan Ridwan Kamil Jelang Pilkada 2020: Netralitas dari ASN Itu Harga Mati
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menempatkan beberapa penjabat sementara (Pjs) untuk mengisi kekosongan pimpinan di sejumlah daerah yang melaksanakan Pilkada.
Dari delapan daerah yang melaksanakan Pilkada, total ada tujuh Pjs yang dilantik oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Gedung Sport Jabar, Arcamanik, Kota Bandung, Jumat (25/9). Satu daerah, yakni Kabupaten Bandung tidak masuk hitungan karena bupatinya tidak mencalonkan diri dalam Pilkada.
Adapun daftar Pjs yang dilantik adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat Yerry Yanuar sebagai Pjs Bupati Karawang; Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat Hening Widiatmoko sebagai Pjs Bupati Tasikmalaya.
Lalu, Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar Dani Ramdan sebagai Pjs Bupati Pangandaran; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bambang Tirtoyuliono sebagai Pjs Bupati Indramayu;
Selanjutnya, Asisten Daerah III Bidang Administrasi Setda Jabar Dudi Sudrajat sebagai Pjs Bupati Cianjur; Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dedi Supandi sebagai Pjs Walikota Depok; Kabiro Hukum Sekjen Kemendagri R Gani Muhammad sebagai Pjs Walikota Sukabumi.
Mereka akan mulai bertugas tanggal 26 September hingga 5 Desember. Dalam amanatnya, Ridwan Kamil meminta penjabat sementara yang ditugaskan di daerah-daerah penyelenggara Pilkada bisa menjaga kondusifitas masyarakat.
Selain itu, isu netralitas aparatur sipil negara harus diperhatikan dengan baik. Ia tidak ingin ada ASN yang melanggar karena terlibat mendukung calon tertentu secara terbuka.
"Saya tugaskan untuk selalu menjaga netralitas dari ASN, itu harga mati, tidak boleh ada gerakan yang kecil sampai skala yang besar terkait pemihakan yang melanggar prosedur aturan," kata dia
Ridwan Kamil pun menyinggung mengenai program pengendalian kasus Covid-19. Ia tidak ingin ada klaster baru dalam pelaksanaan Pilkada karena protokol kesehatan tidak berjalan dengan baik.
"Saya minta upaya pengendalian pandemi Covid dilakukan secara maksimal karena pelaksanaan Pilkada menjadi sorotan di seluruh Indonesia," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pesan Sahroni untuk Ridwan Kamil: Selamat Maju Pilkada DKI, Sampai Bertemu dengan Saya, Kang
Baca SelengkapnyaAncaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca SelengkapnyaPara menteri diminta untuk menjaga harga pangan jelang Idul Fitri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ridwan Kamil akan memutuskan maju Pilgub Jabar atau Jakarta pada bulan Juni
Baca SelengkapnyaBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mencecar Ridwan Kamil dengan puluhan pertanyaan terkait laporan dugaan pelanggaran kampanye di Tasikmalaya.
Baca SelengkapnyaShinta Kamdani menyebut para pengusaha tidak masalah dengan pemilu yang akan dilaksanakan satu putaran maupun dua putaran.
Baca SelengkapnyaIni dilakukan karena Pemerintah tidak ingin harga pangan membebani masyarakat saat bulan puasa.
Baca SelengkapnyaJika tren angka 51,8 persen Prabowo-Gibran terus naik maka potensi satu putaran cenderung meningkat.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca Selengkapnya