PNS dilarang rapat di hotel, okupansi hotel di Semarang anjlok

Merdeka.com - Puluhan pengelola hotel berbintang di Kota Semarang, Jawa Tengah, memperkirakan tingkat keterisian kamar (okupansi) bakal menurun hingga 50 persen apabila Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melarang para birokrat menggelar rapat di hotel-hotel.

Seperti diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi mengeluarkan kebijakan melarang para birokrat pemerintahan menggelar rapat-rapat kerja di hotel. Kementerian memberi waktu hingga akhir November 2014 bagi PNS yang masih menggelar rapat di hotel.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Tengah, Heru Isnawan mengatakan pelarangan rapat di hotel bakal berpengaruh banyak terhadap kelangsungan bisnis perhotelan terutama di Semarang.

"Sebab, tamu-tamu dari Meeting, Incentive, Convention and Exhibition lebih banyak dipasok dari pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah daerah. Kontribusi mereka ke kita mencapai 50 persen lebih," ujar Heru, saat dihubungi merdeka.com di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (21/11).

Menurut Heru, saat ini ada sebanyak 48 hotel berbintang dan ratusan hotel non-bintang yang beroperasi di Semarang. Mayoritas pengelola hotel sebanyak itu, kini mengkhawatirkan aturan larangan tersebut. "Karena sedikit banyak tamu kita berkurang. Akibatnya okupansinya turun sampai 50 persen," terang Heru.

Pelarangan rapat di hotel bagi para PNS, secara langsung juga membuat kegiatan kedinasan dari pemerintah pusat ke provinsi maupun kota-kota besar di Jawa Tengah terhambat. "Jadi pengaruhnya besar terhadap kelangsungan operasional hotel maupun aktivitas kedinasan di daerah," urainya.

Dampak lainnya, membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang dari sektor perhotelan menjadi berkurang. PAD hotel biasanya didapatkan dari besaran revenue di tiap hotel. Oleh karena itu, pihaknya telah meminta kelonggaran kepada pemerintah soal kebijakan tersebut.

"Kita sudah sampaikan secara tertulis maupun lisan ke pemerintah pusat. Sebenarnya, kalau ingin efisien ya tidak dengan melarang pegawai pemerintahan rapat di hotel. Karena pilihan hotelnya kan banyak. Pemerintah daerah tinggal menentukan pagu anggarannya saja. Tidak ada alasan rapat di hotel sesuatu yang boros," ucap Heru.