Prabowo: Banyak Pemimpin Negara Lain Belajar Makan Bergizi Gratis dari Indonesia, Padahal Kita Baru Mulai
Padahal, kata Prabowo, Indonesia baru memulai program MBG saat dirinya menjabat sebagai Kepala Negara.

Presiden Prabowo Subianto meminta, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk berpikir inovatif agar penyaluran makan bergizi gratis (MBG) segera merata di seluruh Indonesia.
"Saya minta Kepala BGN dengan semua jajaran berpikir inovatif kreatif bagaimana kalau bisa kita percepat, apa pakai sistem hibrida atau bagaimana karena kasian rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan," kata Prabowo, saat sambutan di Sidang Kabinet Paripurna, Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3).
Namun, dia mengucapkan terima kasih atas pencapaian dalam penyaluran MBG. Sebab, banyak pimimpin-pimimpin negara lain yang belajar soal MBG ke Indonesia.
Padahal, kata Prabowo, Indonesia baru memulai program MBG saat dirinya menjabat sebagai Kepala Negara.
"Tapi terima kasih apapun yang terjadi ini suatu prestasi yang luar biasa. Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan belajar dari kita, banyak kunjungan pimpinan-pimpinan negara lain mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi," ucapnya.
"Padahal kita baru mulai, mereka menganggap kita salah satu yang paling serius dan paling besar usaha kita menangani ini," imbuh Prabowo.
Sudah 3 Juta Orang Terima MBG
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini telah mencapai sekitar 3 juta orang. Angka ini baru sekitar 3 persen dari target keseluruhan, yakni 82,9 juta penerima.
"Saat ini penerima MBG sudah di atas 3 juta orang. Targetnya adalah 82,9 juta, jadi baru sekitar 3 persen," ujar Dadan dalam acara di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (19/3).
Selain itu, Dadan juga menyoroti perkembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah tersebar di 38 provinsi, meskipun penyebarannya belum merata di seluruh kecamatan dan desa.
Saat ini, jumlah SPPG yang telah beroperasi baru mencapai 1.000 unit dari target 30.000 unit.
"Dari target 30.000, baru ada 1.000 SPPG yang beroperasi, artinya baru 3 persen. Kami akan terus mempercepat pembangunan agar pelayanan bisa menjangkau seluruh target, yaitu 82,9 juta penerima dan 30.000 SPPG di akhir tahun," jelasnya.