Prabowo Tak Ingin Pejabat Pegang Kontrak Besar Dipelakukan sama dengan Pejabat Biasa
Prabowo mengaku sudah mengajukan sejak 2-3 tahun lalu untuk jabatannya dinaikkan. Mungkin tidak dari gaji, tapi dari kehormatan.
rabowo mencontohkan seperti yang terjadi di kementerian pertahanan yang dia pimpin.
Prabowo Tak Ingin Pejabat Pegang Kontrak Besar Dipelakukan sama dengan Pejabat Biasa
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tidak ingin pejabat yang memegang kontrak besar diperlakukan sama dengan pejabat yang tidak punya tanggung jawab besar.
Prabowo mencontohkan seperti yang terjadi di kementerian pertahanan yang dia pimpin.
"Saya melihat di lingkungan tanggung jawab saya di kementrian pertahanan ada pejabat yang mengendalikan triliunan dalam kontrak-kotraknya tapi pangkatnya sama dengan pejabat yang kerjanya rutin," kata Prabowo di acara KPK, Rabu (17/1).
Prabowo mengaku sudah mengajukan sejak 2-3 tahun lalu untuk jabatannya dinaikkan. Mungkin tidak dari gaji, tapi dari kehormatan.
"Saya mau usulkan pejabat-pejabat di Kemenhan yang mengendalikan anggaran begitu besar diberi bintang 3, tapi sampai sekarang ya birokrasi dan sebagainya belum tembus itu pertama, jadi sistemik pendekatan," katanya.
Ketum Partai Gerindra ini melanjutkan, pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai.
"Sekarang direksi perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran negara yang triliunan. Ini saya kira harus mendekatinya secara realistis, ini keyakinan saya," katanya.
Jadi, Prabowo ingin perbaiki kualitas hidup dengan meningkatkan gaji-gaji semua pejabat, penyelenggara negara. Prabowo optimis lantaran sudah berhitung dengan tim pakarnya.
"Indonesia negara kaya bukan negara miskin, kita mampu. Kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem," paparnya.
"Dengan demikian, kita tegakkan semua undang-undang yang perlu ditegakkan. Bila perlu, pembuktian terbalik tidak perlu kita tunggu delik pengaduan, tetapi seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan, harus bisa dilihat. Karena itu saya sangat mendukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN itu tidak jujur," imbuhnya.
