Program Makan Bergizi Gratis, Pramono-Rano Bakal Libatkan Kantin Sekolah
Makan bergizi gratis disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berlaku.
Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang baru terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno (Si Doel), berencana untuk melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kantin sekolah dalam program sarapan pagi gratis yang mereka inisiasi di Jakarta.
"Arahan Pak Gubernur dan Pak Wagub itu dipastikan untuk merekrut UMKM dan kantin-kantin sekolah kita berdayakan," ungkap Ketua Tim Transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah, di Balai Kota Jakarta pada Jumat (24/1).
Lebih lanjut, Ima menjelaskan bahwa pihaknya juga akan menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jakarta untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan. Makanan yang akan disuplai oleh UMKM dan kantin sekolah akan melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh Dinkes.
"Kita (akan) kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan itu sudah harus mengetahui kantin UMKM itu kan diperiksa dulu dapur-dapurnya," jelasnya.
Ujicoba di Sejumlah Sekolah
Politikus dari PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan bahwa setelah Pramono-Rano dilantik secara resmi, program sarapan gratis akan dilaksanakan secara bertahap. Dia menambahkan bahwa uji coba program ini akan dilakukan di sejumlah sekolah yang berada di Jakarta.
"Kan tidak mungkin langsung bisa keseluruhan, tapi kita uji coba dulu, trial di beberapa hari, mungkin beberapa minggu, beberapa bulan, itu yang kita siapkan," ungkap dia.
Dalam pernyataannya, dia menjelaskan bahwa penerapan program ini tidak bisa dilakukan sekaligus untuk semua sekolah. Oleh karena itu, mereka akan melakukan beberapa tahap percobaan terlebih dahulu sebelum meluncurkan program secara luas.
Hal ini diharapkan dapat memastikan efektivitas dan kesiapan program sarapan gratis tersebut sebelum diterapkan di semua sekolah di Jakarta.
Program sarapan gratis yang diusung oleh Pramono-Rano di DKI Jakarta akan disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berlaku.
Tim transisi berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
