'Rendahnya kepercayaan publik masalah nyata di MA'
Merdeka.com - Tak dipungkiri kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum saat ini masih rendah. Hal ini terjadi karena para hakim memisahkan antara integritas dan intelektualitas dalam pengambilan putusan.
Hal itu dikemukakan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA) Sunarto dalam sesi wawancara terbuka calon hakim agung II tahun 2013 di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Kamis (12/12). Sunarto menjelaskan hal itu saat ditanya prihal seputar masalah integritas hakim oleh penguji Abdul Mukthie Fajar yang juga mantan hakim MK .
"Seringkali integritas dan intelektualitas dipisahkan, misalkan integritas diutamakan tapi intelektualitas ditinggalkan. Bagi saya integritas itu seperti iman dan intelektualitas itu ilmunya, harus selaras dalam menjalankannya," kata Sunarto.
-
Kenapa integritas penting? Integritas adalah prinsip fundamental dalam hubungan antarmanusia, baik dalam lingkungan pribadi, profesional, maupun sosial.
-
Apa definisi dari integritas? Integritas adalah keadaan atau sifat yang menunjukkan keselarasan, keutuhan, dan kejujuran seseorang dalam berperilaku dan bertindak.
-
Bagaimana cara menilai integritas? Untuk menerapkan penilaian integritas diri secara teratur dalam lingkungan kerja, salah satu metode yang bisa digunakan adalah dengan melakukan self-assessment secara berkala.
-
Siapa yang memandang integritas sebagai keselarasan pikiran, perkataan, dan tindakan? Menurut pandangan Ippho Santoso, integritas adalah keselarasan antara pikiran, perkataan, dan tindakan.
-
Kenapa pemimpin harus memiliki integritas? Integritas merupakan dasar dari kepemimpinan yang kokoh. Pemimpin yang memiliki integritas selalu konsisten antara kata-kata dan tindakan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika.
-
Di mana perilaku amanah dibutuhkan? Ini sangat penting dalam banyak bidang kehidupan, termasuk dalam hubungan pribadi, pekerjaan, bisnis, dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Sunarto mengatakan, untuk menuntaskan masalah itu, MA memerlukan orang-orang yang dapat dipercaya. Selain itu memiliki pengetahuan hukum yang mumpuni.
"Sekarang masyarakat bukan melihat apa isi pertimbangan hukumnya. Tetapi yang dilihat itu siapa yang memutus perkara. Maka butuh orang yang memiliki integritas dan intelektualitas. Kemudian perlu adanya peningkatan pelayanan kepada para pencari keadilan," papar Sunarto.
Dalam janjinya sebagai calon hakim agung, Sunarto, ingin menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Mahkamah Agung. Bila terpilih dia juga berjanji akan menguraikan semua masalah yang ada yang saat ini jumlahnya berkelindan.
"Rendahnya kepercayaan publik adalah masalah riil MA saat ini. Dalam sebuah penelitian terkait kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum menyebutkan, hanya 35 persen yang percaya, 38,6 persen setengah percaya, dan sekitar 26 persen sama sekali tidak percaya pada proses penegakan hukum," kata Sunarto.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dewan atau Mahkamah Etik Nasional ini diharapkan dapat memberikan sanksi yang tegas dan mandiri untuk mengawasi para penyelenggara negara
Baca SelengkapnyaPersoalan etika itu semakin diperparah dengan pengajaran akhlak di lembaga pendidikan yang cenderung verbal dan normatif.
Baca SelengkapnyaDalam pemikirannya, filsuf asal Yunani, Aristoteles menekankan etika sebagai esensi politik.
Baca SelengkapnyaDia bahkan mengatakan, Indonesia mengalami kemunduran, bukan sekadar kerapuhan dalam etika pejabat negara.
Baca SelengkapnyaBukan hanya di lembaga peradilan, lembaga lain yang berkaitan dengan hukum juga masih terjadi pelanggaran etika.
Baca SelengkapnyaPenurunan tingkat kepercayaan ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan Prabowo Gibran mendatang
Baca SelengkapnyaHasilnya, nilai-nilai universal agama dianggap menjadi salah satu sumber moralitas tertinggi dan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca SelengkapnyaKata-kata tentang kepercayaan bisa dibagikan kepada pasangan dan orang-orang terdekat.
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator menyebut tingkat kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mulai kembali pulih yakni sebesar 63,4 perse
Baca SelengkapnyaGanjar berkomitmen mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga negara yang dinilai memiliki catatan buruk
Baca Selengkapnya