Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan
Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan
Keenam tersangka yakni: NSS dan ASP, selaku kuasa pengguna anggaran dan mantan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Medan; AAS dan HH sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK); RMY selaku Ketua Pokja Pengadaan Konstruksi 2017; serta AG, Direktur PT DYG selaku konsultan pekerjaan.
"Sebagaimana diketahui setelah melakukan pemeriksaan beberapa saksi dan atas alat bukti yang cukup hari ini kami tetapkan 6 orang saksi sebagai tersangka," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi di Gedung Bundar, Jakarta, Jumat (19/1).
Kuntadi menjelaskan, dugaan korupsi tersebut terjadi dalam rentang waktu 2017-2019 pada Balai Teknik KA Medan untuk pembangunan jalur KA Besitang-Langsa. Dalam pengerjaannya, pemegang kuasa memecah beberapa pengerjaan proyek.
"Sehingga pengadaan penyelenggaraan lelang dan penentuan pemenang tender dapat diarahkan dan dikendalikan," beber Kuntadi.
Pembangunan jalur KA Besitang-Langsa di Medan seharusnya mengikuti aturan Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan. Namun hal itu tidak dilakukan bahkan tanpa adanya penetapan trase jalur kereta api oleh Menteri Perhubungan.
Alhasil, terdapat kecacatan dalam pembangunan proyek itu. "Akibat perbuatan para tersangka, terdapat kerusakan parah di beberapa lokasi sehingga jalur kereta api tidak dapat difungsikan," pungkas Kuntadi.
Lebih lanjut, Kuntadi membeberkan proyek tersebut tidak sesuai dengan perencanaan awal. Akibarnya jalur kereta api Besitang-Langsa tidak dapat dimanfaatkan penggunaannya hingga saat ini.
Kerugian negara atau total loss sementara dari proyek itu minimal Rp1,3 triliun. Angka itu didasarkan pada penghitungan yang dilakukan Kejagung bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Para tersangka telah ditahan di tiga rutan yang berbeda selama 20 hari ke depan. Mereka dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
