RUU TNI, Presiden Miliki Kewenangan Tunjuk Prajurit Menempati Jabatan Sipil

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, presiden mempunyai kewenangan untuk menunjuk seorang prajurit aktif TNI dalam menempati jabatan sipil. Hal ini nantinya dapat membantu tugas presiden atau kepala negara.

"Karena kan presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, yang tentu ingin sumber daya manusia yang membantu beliau itu bisa lebih maksimal. Nah mana penugasan-penugasan untuk perwira-perwira TNI yang dianggap bisa itu enggak ada masalah, tergantung presiden," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5).

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI fraksi Gerindra Supratman Andi Agtas mengatakan, dalam drfa RUU TNI itu paling utama mengatur atau menyangkut dengan masa pensiun.

"Yang paling utama semuanya adalah menyangkut usia pensiun, usia pensiun itu yang paling utama kemudian ada yang berkembang. Tapi itu kan belum kita putuskan, masih banyak usulan-usulan dari teman-teman fraksi yang lain yang tapi fokusnya kita adalah menyangkut soal usia pensiun supaya memenuhi kesetaraan diantara semua aparatur sipil negara baik itu TNI-Polri dan sebagainya," kata Supratman, Rabu (29/5).

Selanjutnya, pada ayat (3) berbunyi, khusus untuk perwira tinggi bintang 4, Prajurit dapat diperpanjang masa dinas keprajuritannya maksimal 2 kali yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

"Ayat (4) prrpanjangan masa dinas keprajuritan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 2 tahun dan/atau dapat diperpanjang kembali sesuai dengan persetujuan Presiden. Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa dinas keprajuritan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah," bunyi dalam pasal tersebut.

Kemudian, perubahan juga terjadi pada Pasal 47. Pada ayat (1) tertulis Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Selanjutnya, pada ayat (2) tertulis Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden.

Berikutnya, dalam ayat (3) Prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian dimaksud.

"Ayat (4) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan," tulis pasal tersebut.

Lalu, pada ayat (5) tertulis, Pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panglima bekerja sama dengan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan.

Berikutnya, pada ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prajurit aktif pada organisasi kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.