Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Sambangi PBB, Pimpinan BKSAP DPR Ingatkan Dana Perubahan Iklim 100 Miliar Dolar AS Wajib Ditepati

Pimpinan BKSAP DPR memaparkan isu Pembangunan Berkelanjutan saat menghadiri Inter-Parliamentary Union (IPU) Parliamentary Forum at The United Nation.

bksap dpr
Sambangi PBB, Pimpinan BKSAP DPR Ingatkan Dana Perubahan Iklim 100 Miliar Dolar AS Wajib Ditepati
Sambangi PBB, Pimpinan BKSAP DPR Ingatkan Dana Perubahan Iklim 100 Miliar Dolar AS Wajib Ditepati (©merdeka.com)
Sambangi PBB, Pimpinan BKSAP DPR Ingatkan Dana Perubahan Iklim 100 Miliar Dolar AS Wajib Ditepati
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana © 2024 maverick

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana memaparkan sejumlah isu Pembangunan Berkelanjutan saat menghadiri Inter-Parliamentary Union (IPU) Parliamentary Forum at The United Nation (UN/Perserikatan Bangsa-Bangsa) High Level Political Forum on Sustainable Development dan UN-Water di New York, Amerika Serikat.

Rekomendasi Beritauntuk kamu

"Pertama kunjungan kita ke New York dalam rangka mengikuti kegiatan high level political forum untuk membahas pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan agenda 2030," kata Putu dalam keterangan dilansir Antara, Rabu (24/7).

Dia menyebut agenda pada pertemuan kali ini membahas beberapa tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), yakni Goal 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh serta Goal 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim.


"Nah, dua isu ini menjadi satu bahasan, di mana setiap negara akan melaporkan hasil-hasil pencapaian SDGs memenuhi target agenda 2030," ujarnya.

Terkait Goal 16, Putu menyampaikan harapan agar dunia tetap menganut sistem yang mengacu pada sisi kemanusiaan, keadilan dan perdamaian dalam penyelesaian konflik.

Dia juga mengatakan DPR RI mendorong agar memperkuat lembaga parlemen untuk terus bisa menghasilkan regulasi atau legislasi yang komprehensif dalam menangani berbagai permasalahan, terutama terkait isu menyangkut perdamaian.


Adapun terkait Goal 13, dia menyebut adaptasi perubahan iklim harus betul-betul dilakukan secara maksimal dan disadari semua pihak bahwa perubahan iklim merupakan isu nyata.

Selain itu, lanjut dia, dalam adaptasi perubahan iklim minimal ada dua poin yang dilakukan, yakni bagaimana melakukan strategi komprehensif adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.


"Kita lihat isu perubahan iklim ini adalah nyata dengan terjadinya berbagai bencana dan permasalahan antara lain cuaca ekstrim, kekeringan, kebanjiran dan peningkatan suhu yang mengakibatkan gelombang panas yang akhirnya berdampak kepada gagal-nya hasil pertanian sehingga food security atau ketahanan pangan dari berbagai negara menjadi terganggu," tuturnya.

Dia juga menyampaikan agar pendanaan perubahan iklim secara komprehensif tersedia dan dikontribusikan oleh berbagai negara, khususnya negara-negara maju yang telah berkomitmen memberi dukungan 100 miliar dolar AS per tahun kepada negara-negara berkembang dan miskin (Least Developed Country/LDC) untuk tangani perubahan iklim.


"Komitmen negara maju sudah dipastikan dengan nilai minimal 100 miliar dolar AS komitmen per tahun, tapi sampai saat ini justru komitmen itu belum terwujud dan kita tegaskan agar komitmen yang sudah dijanjikan itu harus segera ditepati," ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa negara berkembang dan miskin mengalami tantangan dari dampak perubahan iklim yang nyata, seperti cuaca ekstrem yang menyebabkan kebanjiran besar di Pakistan, kekeringan di berbagai belahan bumi, hingga gelombang panas yang melanda banyak negara beberapa tahun belakangan.

"Peningkatan ketinggian air laut juga mengancam negara kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan dan pastinya juga negara-negara kecil di kawasan Pasifik juga bakal terdampak signifikan," ujarnya lagi.


Untuk itu, Putu mengatakan semua negara harus mampu memberikan prioritas anggaran untuk pencapaian Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dalam strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

"Melalui high level political forum side event ini, kita ingin memastikan agar semua pihak berkontribusi maksimal dan parlemen terus mendorong serta mengawasi pemerintah untuk pencapaian agenda 2030," kata dia.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Raynaldo Ghiffari Lubabah
Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah
R
Reporter
    Raynaldo Ghiffari Lubabah
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

DPR Beberkan Sederet Isu Strategis di Forum Indonesia-Pasifik, Ada Perubahan Iklim sampai Investasi
DPR Beberkan Sederet Isu Strategis di Forum Indonesia-Pasifik, Ada Perubahan Iklim sampai Investasi

DPR RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Kedua Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) di Senayan, Jakarta Pusat pada 25-26 Juli 2024.

BKSAP
DPR Jadi Tuan Rumah Forum Parlemen Pasifik, Puan Tekankan Pentingnya Kemitraan Maritim
DPR Jadi Tuan Rumah Forum Parlemen Pasifik, Puan Tekankan Pentingnya Kemitraan Maritim

DPR RI kembali menggelar penyelenggaraan sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP).

DPR RI
Ini Isi Pertemuan Cak Imin dengan Pimpinan MPR di DPP PKB
Ini Isi Pertemuan Cak Imin dengan Pimpinan MPR di DPP PKB

Kegiatan tertutup ini dilakukan di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat.

cak imin
Puan Tegaskan Dukung Kemajuan Negara dan Lawan Kebijakan Diskriminatif
Puan Tegaskan Dukung Kemajuan Negara dan Lawan Kebijakan Diskriminatif

Ketua DPR RI Puan Maharani menutup rangkaian acara Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF).

Puan Maharani
BPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN
BPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN

Kontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.

dugaan pemborosan anggaran
Pimpinan MPR RI Kunjungi Ketum PAN, Bahas Amandemen UUD 1945?
Pimpinan MPR RI Kunjungi Ketum PAN, Bahas Amandemen UUD 1945?

Bamsoet juga sempat menyampaikan berbagai aspirasi yang kini bekembang di masyarakat.

MPR
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.

Korupsi IPDN
DPR Ingin Lembaga BPIP Diperkuat, Modal Utama Mempertahankan NKRI
DPR Ingin Lembaga BPIP Diperkuat, Modal Utama Mempertahankan NKRI

Peran BPIP dipuji saat memaparkan kinerja di Komisi II DPR

anggota bpip
Poin-Poin Pidato Megawati di Rakernas V PDIP, Bahas Kecurangan Pilpres hingga Utang Negara
Poin-Poin Pidato Megawati di Rakernas V PDIP, Bahas Kecurangan Pilpres hingga Utang Negara

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, menyampaikan pidato politiknya sata pembukaan Rakernas V PDIP, Jumat (24/5).

Megawati
PPP Ingatkan KPU untuk Konsultasi ke DPR Sebelum Ubah Batasan Usia Cagub dan Cawagub
PPP Ingatkan KPU untuk Konsultasi ke DPR Sebelum Ubah Batasan Usia Cagub dan Cawagub

KPU harus membuat PKPU baru bila memang akan diterapkan pada pilkada tahun ini.

PPP
KPK Pertimbangkan Panggil Pimpinan Komisi IV DPR Terkait THR SYL
KPK Pertimbangkan Panggil Pimpinan Komisi IV DPR Terkait THR SYL

Duit senilai Rp750 juta itu diberikan SYL sebagai Tunjangan Hari Raya (THR)

syl
Anggota DPR Fraksi PDIP Usul Agar Politik Uang dalam Pemilu Dilegalkan
Anggota DPR Fraksi PDIP Usul Agar Politik Uang dalam Pemilu Dilegalkan

Mengusulkan agar politik uang dilegalkan saja dengan batasan tertentu di Peraturan KPU (PKPU) pencalonan di Pilkada

Politik Uang