Sekolah Perta dan RW Dimediasi Wali Kota Surabaya, Polemik Iuran Keamanan Berakhir

Pihak RW sepakat Sekolah Petra mengurus sendiri keamanan wilayahnya agar tidak menimbulkan fitnah.

Perseteruan antara Sekolah Petra dengan para Ketua RW terkait dengan iuran uang keamanan Rp140 juta dinyatakan sudah berakhir. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pun sudah memediasi kedua belah pihak yang berseteru.

Pertemuan diawali dengan kedatangan Eri ke rumah salah satu Ketua RW, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Eri lalu menuju Sekolah Petra yang tak jauh dari lokasi, untuk menemui pengurusnya.

Eri lalu mengajak untuk membicarakan perkara itu di salah satu rumah Ketua RW termasuk perwakilan dari Sekolah Petra.

"Hari ini kita sudah bertemu dengan RW sekaligus perwakilan Petra, alhamdulillah pertemuan tadi gayeng, guyon (bercanda)," katanya seusai melakukan pertemuan, Senin (5/8).

Dia menambahkan, dalam pertemuan itu, akhirnya ditemukan sebuah kesepakatan. Pihak RW menyatakan agar pihak Sekolah Petra mengurus sendiri keamanan wilayahnya. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan fitnah.

"Pertemuan tadi menyimpulkan (pihak) RW enggak mau ada fitnah. Jadi yang dulu uangnya (iuran) dititipkan ke RW, sekarang tidak dititipkan, langsung dipegang Petra," jelasnya.

Sementaara pengurus Sekolah Petra sendiri juga menyanggupi titik tengah yang diberikan tersebut. Mereka bakal mengurus semua permasalahan jalan yang ada di sekitar bangunannya.

"Petra meskipun tidak menerima apa pun mereka tetap menyelesaikan fasilitas umum yang menjadi tanggung jawabnya," ujarnya.

"Saya dan Wakil Wali Kota mau membantu warga menyelesaikan masalah, semua sudah selesai hari ini," tegasnya.

Sebelumnya, video upaya mediasi Wakil Wali (Wawali) Kota Surabaya, Armuji viral di media sosial (Medsos). Video dengan akun IG @cakj1 ini, menjadi sorotan warga net lantaran sejumlah Ketua RW (Rukun Warga) disebut meminta "uang jatah" keamanan pada sebuah sekolah di Surabaya.

Di awal potongan video yang diunggah di akun Wakil Wali Kota Armuji memperlihatkan kericuhan antara pihak yang diduga merupakan para Ketua RW dengan pihak pengelola Sekolah Menengah Pertama (SMP) Petra.

Dalam video, pihak yang diduga merupakan pengelola sekolah menyebutkan soal penutupan jalan yang menjadi akses sekolah oleh para Ketua RW.

Ancaman penutupan akses sekolah itu terjadi lantaran adanya keberatan soal iuran dengan dalih sekolah tersebut menyebabkan kemacetan jalan.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyatakan, peristiwa dalam video itu terjadi pada Selasa (30/7) lalu. Saat itu, dirinya mendapatkan laporan adanya penutupan akses jalan umum.

"Saya ke sana Selasa kemarin. Itu upaya mediasi antara pihak sekolah dengan RW," ujarnya pada merdeka.com, Jumat (28) melalui sambungan telepon.

Mediasi itu terkait dengan keberatan pihak sekolah yang ditarik iuran Rp35 juta untuk 4 RW. Total yang harus dibayarkan oleh pihak sekolah menjadi Rp140 juta.

Nilai tersebut dianggap terlalu besar lantaran pada iuran sebelumnya pihak sekolah sudah ditarik sebesar Rp32 juta per tahunnya.

"Awalnya (iurannya) Rp25 juta, naik Rp32 juta itu sekolah masih mau bayar. Dinaikin lagi jadi Rp35 juta, sekolah enggak mau, keberatan," kata Armuji.