Serentak Demo 11 April dari Penjuru Daerah di Indonesia

Merdeka.com - Mahasiswa dari sejumlah daerah hari ini serentak menggelar demonstrasi, Senin (11/4). Mereka kompak menyuarakan berbagai tuntutan, di antaranya terkait kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng serta bahan bakar minyak (BBM). Juga perihal wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Di Makassar, demo mahasiswa setidaknya digelar di 12 titik. Kepolisian Resor Kota Besar Makassar mengantisipasi adanya penyusup dalam demonstrasi mahasiswa. Sebanyak 2.664 personel dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi.

"Kami berharap untuk kegiatan berjalan tertib, meskipun ada indikasi sedikit penyusupan. Namun tadi malam sudah kita berhasil sisir. Mudah-mudahan hari ini kegiatan berjalan lancar," kata Kapolrestabes Makassar, Komisaris Besar Budhi Haryanto di Flyover Makassar, Senin (11/4).

Budhi mengaku dalam melakukan pengamanan, pihaknya mengedepankan upaya persuasif. Selain itu, personel yang dikerahkan hanya bermodal tameng.

"Anggota kami perbekalannya hanya tameng, tidak lebih dari itu. Apalagi senjata api atau senjata tajam itu tidak ada," tegasnya.

Pantauan di Flyover Makassar, sejumlah elemen mahasiswa telah melakukan orasi. Diperkirakan ribuan mahasiswa menggelar demonstrasi di Kota Makassar.

Di sela aksi demo, tiga wakil rektor perguruan tinggi negeri dipanggil Pemprov Sulsel. Tiga Wakil Rektor PTN yang terlihat yakni Prof Arsunan Arsin dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Sukardi Weda dari Universitas Negeri Makassar (UNM), dan Prof Darussalam Syamsuddin dari UIN Alauddin.

Arsunan Arsin mengaku kedatangannya ke Kantor Gubernur Sulsel untuk memenuhi undangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sulsel, terkait aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa hari ini.

"Iya terkait adek-adek kita yang demo hari ini," kata Arsunan kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulsel.

Ia memahami aksi mahasiswa yang digelar hari ini sebagai reaksi atas kebijakan dibuat pemerintah. Hal tersebut terlihat dari isu yang diangkat mahasiswa seperti kelangkaan minyak, naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok, termasuk wacana presiden tiga periode.

Sementara itu, Kepala Baskebangpol Sulsel Asriady Sulaiman mengaku pertemuan dengan wakil rektor untuk mengantisipasi adanya pihak yang menyusup untuk memprovokasi aksi sehingga menjadi ricuh. Meski demikian, ia yakin demonstrasi yang dilakukan mahasiswa tidak akan anarkis.

Di Kota Palembang, Sulawesi Selatan, diperkirakan ribuan mahasiswa turun ke jalan. Mereka menyuarakan lima tuntutan.

Koordinator lapangan demonstrasi dari Aliansi Kader Mahasiswa Muhammadiyah Palembang Wahyu Perdana mengatakan, lima tuntutan tersebut meliputi:

1. Menuntut Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas atau menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.

2. Menuntut Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan.

3. Menuntut Presiden Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran, dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.

4. Menuntut Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.

5. Menuntut Presiden Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.

"Tuntutan ini kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah daerah, untuk kemudian dapat mereka sampaikan kepada pemerintah pusat bahwa aspirasi masyarakat Sumatera Selatan itu menolak presiden tiga periode," kata Wahyu di hadapan blokade pagar kawan berduri di depan DPRD Sumsel. Dikutip dari Antara.

Sebanyak 2.000 aparat gabungan Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan lengkap dengan alat pelindung diri dan kendaraan pengurai massa memperketat pengamanan demonstrasi.

Mereka bersiaga di setiap lokasi demonstrasi mahasiswa di antaranya di Jalan POM IX, Kecamatan Ilir Barat 1 (Kantor DPRD Sumsel), dan di Jalan Kapten A Rivai (Kantor Gubernur Sumsel) sejak pukul 8.00 WIB.

Polisi mengamankan sembilan terduga penyusup aksi demonstrasi. Enam orang di antaranya pelajar SMK yang ingin ikut-ikutan turun ke jalan. Sementara tiga orang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Mereka dipinjamkan almamater Universitas Sriwijaya sebagai atribut peserta aksi.

AP (22) mengaku diajak seseorang berkumpul di sekitar kantor DPRD Sumsel yang dijadikan titik unjuk rasa. Dia berangkat bersama tiga temannya dan diamankan polisi saat berusaha masuk barisan.

"Kami diajak ikut demo, kebetulan teman kami mahasiswa Unsri, jadi dipinjemin (almamater)," ungkap AP, Senin (11/4).

Kanit Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang AKP Robert Sihombing mengatakan, pihaknya mengamankan sembilan orang yang diduga hendak menyusup dalam barisan demonstran. Enam pelajar SMK diminta pulang dan tiga pemuda diamankan terlebih dahulu untuk penyelidikan.

"Motifnya masih diselidiki, mereka kita amankan dulu," kata dia.

Demo mahasiswa juga terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ratusan mahasiswa yang berasal dari sejumlah kampus menggelar aksi damai di depan kantor DPRD setempat.

Aksi mahasiswa tersebut diawali dari bundaran Simpang Lima, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Mereka kemudian bergerak ke gedung DPRD Garut di bawah pengamanan sejumlah anggota kepolisian.

Dalam orasinya, para mahasiswa menyuarakan sejumlah aspirasi, mulai penolakan perpanjangan masa jabatan presiden. Kenaikan harga dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan minyak goreng di pasaran hingga penolakan ibu kota negara (IKN).

Herman (23) salah seorang mahasiswa yang ikut dalam aksi, mengkritisi wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

"Karena sudah tahu rasanya jadi pemimpin pasti tau enaknya di mana, tapi ingat jangan sampai melanggar konstitusi," sebutnya.

Selain itu juga, hal lainnya yang disikapi adalah terkait kenaikan harga dan kelangkaan BBM dan minyak goreng di pasaran. Menurutnya hal tersebut sangat memberatkan masyarakat, apalagi pandemi Covid-19 masih berlangsung hingga saat ini.

"Kalau BBM, yang naik memang yang nonsubsidi, tapi yang subsidi jadi langka karena yang biasa pakai Pertamax jadi pakai Pertalite. Minyak goreng juga sama, yang kemasan memang banyak, tapi karena harganya mahal jadi orang kaya pindah pakai minyak goreng curah," jelasnya.

Aspirasi para mahasiswa diterima Bupati Garut, Rudy Gunawan didampingi Komandan Kodim 0611 dan Kapolres Garut. Ketua DPRD Garut, Euis Ida Wartiah yang diharapkan hadir, tidak nampak terlihat sehingga membuat sejumlah mahasiswa kecewa.

Sedangkan di Bali, sejumlah mahasiswa dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar demonstrasi damai, menuntut beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Mereka melakukan aksi damai dengan membawa satu kendaraan truk dan berangkat dari Lapangan parkir Monumen Bajra Sandi, sebelah timur, di Denpasar. Petugas gabungan, dari Polri dan TNI hingga Pecalang ikut mengamankan aksi damai itu.

Kemudian mereka menuju ke depan Monumen Bajra Sandi dan melalukan orasi. Setelah, itu mereka menuju Kantor DPRD Bali.

Dalam aksi tersebut, mereka juga membawa poster dengan bertuliskan," Kendalikan Harga Kebutuhan Pokok,". "Segera Turunkan Harga BBM Pertamax,". "Tuntaskan Kasus Kelangkaan Solar," dan "Pecat Menteri Bicara Isu Tunda Pemilu & Tiga Periode," serta kata-kata lainnya.

Di Bandung, Jawa Barat, konsentrasi massa berada di Gedung. Pihak kepolisian melakukan pengamanan hingga merekayasa jalan agar lalu lintas tetap berjalan lancar.

Agenda demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jabar Menggugat (AMJM) tersebut, merupakan satu dari bagian aksi serupa yang terpusat di DPR oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Mahasiswa yang tergabung dalam AMJM berasal dari berbagai kampus, di antaranya Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Institut Teknologi Nasional (ITENAS), dan lain-lain.

Agung Andrian, Juru Bicara AMJM mengatakan ada sejumlah isu yang digaungkan oleh mereka. Di antaranya, penolakan penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Karena, mencederai amanah konstitusi yang terkandung dalam amandemen 1 Pasal 7 UUD 1945.

"Tuntutan pertama yaitu, menolak penundaan pemilu dan perpanjangan tiga periode dibahas oleh DPR/MPR RI dalam amandemen ataupun UU," ucap dia.

Hal lain yang disuarakan adalah kritik terhadap kebijakan pemerintah yang memberatkan masyarakat. Kebijakan itu antara lain kenaikan Pajak dan harga BBM. Belum lagi, harga bahan pokok dan jasa turut naik.

"Kami khawatir nilai subsidi atas pertalite akan dicabut. Hal itu memungkinkan menimbang alokasi belanja negara yang terfokus pada proyek IKN," ucapnya.

Sedangkan di Jakarta, mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI menggelar demonstrasi di Gedung DPR Senayan. Sebelumnya aksi mereka direncanakan digelar di kawasan Istana Negara.

"Iya kita ke DPR," kata Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal saat dikonfirmasi awak media.

Dia menjelaskan alasan pengalihan massa aksi ke Gedung DPR. Menurut Luthfi, dilakukan guna mengawal berjalannya konstitusi yang merupakan tugas pokok dari legislatif. Dalam hal ini DPR.

"Karena kita ingin memastikan konstitusi yang ada berjalan. Maka dari itu kita akan mengawal dari uu dan memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik sesuai dengan yang sudah ada," ujarnya.

Demonstran yang diperkirakan mencapai ribuan membawa empat tuntutan. Berikut tuntutan yang disuarakan BEM SI:

1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

3. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.

4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.

Pantauan merdeka.com pada sore ini, demo berujung ricuh. Kericuhan terjadi tepat usai Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama pimpinan DPR, Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel berdialog dengan pendemo dari atas mobil komando.

Usai dialog, massa mulai melempari gerbang DPR dengan botol. Mahasiswa menduga itu dilakukan oleh penyusup.

Petugas merespons dengan menembakkan gas air mata ke arah massa aksi untuk mencegah tindakan anarkis.

Tembakan gas air mata membuat massa aksi berhamburan menuju Jalan Slipi dan Jalan Gerbang Pemuda. Sejumlah mahasiswa tetap bertahan, menguatkan barisan.

Beberapa mahasiswa terlihat tumbang, tidak kuat menahan pedihnya gas air mata. Mereka yang tumbang dibantu pendemo lain menjauh dari lokasi.

Situasi masih panas. Mahasiswa yang bertahan tetap berorasi menyuarakan penolakan penundaan Pemilu 2024 dan jabatan presiden tiga periode.