Seruan Dewan Guru Besar UI: Kami Cemas Kegentingan ini Menghancurkan Masa Depan Bangsa

Setelah munculnya petisi dari Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII), kini giliran Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) menyerukan keprihatinannya tentang demokrasi di Tanah Air.

Puluhan DGB UI berkumpul dan membacakan Seruan Kebangsaan Kampus Perjuangan “Genderang UI Bertalu Kembali”.

Ketua DGB UI, Prof. Harkristuti Harkrisnowo merasa terpanggil untuk menabuh genderang. Tujuannya ingin membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak.

“Negeri kami tampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kekuasaan, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa,” kata Prof. Tuti, sapaan akrabnya, Jumat (2/2).

“Serta merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik dan berbagai kelayakan hidup,” ujarnya.

Dia menyoroti yang terjadi saat ini adalah keserakahan dengan mendompleng nama pembangunan. Pembangunan juga dilakukan tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan.

Kondisi ini menyebabkan punahnya sumber daya alam hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut serta memusnahkan keanekaragaman hayati dan hampir semua kekayaan bangsa.

“Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau dan pantai ada orang-orang, flora dan fauna serta keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat bangsa kita,” tegasnya.

Seruan kebangsaan ini digaungkan karena DGB UI resah dan geram atas sikap dan tindak laku pejabat, elit politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan.

Mereka telah menumpuk harta pribadi dan membiarkan negara tanpa tatakelola. Kondisi ini terus memuncak menjelang Pemilu 2024.

Dewan Guru Besar UI mengajak warga dan alumni UI untuk segera merapatkan barisan. Ada sejumlah hal pokok yang diserukan dewan guru besar UI.

Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi.

Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam Pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan serta berlangsung jujur dan adil.

“Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon,” tegasnya.