Ini Sikap Civitas Akademika Universitas Brawijaya Terkait Penegakan Hukum dan Etika Demokrasi
Civitas akademika Universitas Brawijaya (UB) menyampaikan sikap terkait dengan suasana politik di Indonesia yang fokus pada penegakan hukum dan etika demokrasi.
Civitas akademika Universitas Brawijaya (UB) menyampaikan sikap terkait dengan suasana politik di Indonesia yang fokus pada penegakan hukum dan etika demokrasi di Tanah Air.
Ini Sikap Civitas Akademika Universitas Brawijaya Terkait Penegakan Hukum dan Etika Demokrasi
Sekretaris Dewan Profesor Universitas Brawijaya Prof Sukir Maryanto menyebutkan ada delapan poin utama yang menjadi sikap civitas akademika Universitas Brawijaya terkait dengan situasi politik di Indonesia.
"Mengimbau pemerintah dan aparat penegak hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat, serta bebas dari kepentingan politik praktis," kata Prof Sukir di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (6/2).
Prof Sukir mengimbau pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mahkamah Konstitusi (MK), dan aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik sehingga hukum alpa dari nilai-nilai moral dan etika.
Ketiga, mengimbau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, dan desa agar tetap menjaga etika berdemokrasi, netralitas, dan menjaga suasana agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil (luber jurdil)
Kepemimpinan nasional, lanjut dia, harus mampu menjadi teladan untuk menjunjung nilai-nilai hukum dan demokrasi agar masyarakat memiliki panutan dalam menghadapi hiruk pikuk yang seharusnya menjadi pesta rakyat yang menyenangkan dan membahagiakan.
"Mengimbau TNI, Polri, dan ASN agar bersikap netral dan menjaga agar pemilu berjalan damai dan aman," lanjutnya.
Selain itu, Prof Sukir mengimbau penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar berkomitmen kuat untuk melaksanakan pemilu yang bermartabat, luber, dan jurdil.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengimbau pasangan calon presiden/wakil presiden dan calon anggota legislatif (caleg) untuk melaksanakan etika berpolitik, mengedepankan visi dan program, tidak menggunakan fasilitas negara, dan tidak melakukan politik uang.
Ketujuh, civitas academica UB yang mencakup dewan profesor dan guru besar, dosen akademisi, termasuk mahasiswa, mengimbau pimpinan partai politik untuk mengembalikan citra dan kemurnian demokrasi pada rohnya.
"Kedaulatan ada pada rakyat dan tidak boleh ada campur tangan kekuasaan. Terakhir, mengimbau tokoh masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia agar menjaga ketenteraman, ketertiban selama penyelenggaraan pemilu demi persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.
Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen menjunjung nilai perjuangan, persatuan, dan etika luhur meminta semua pihak untuk menjaga pesta demokrasi yang berkeadilan, berbudaya, serta menjunjung nilai Brawijaya dan Pancasila.
