Stafsus Jokowi sebut gejolak di Papua akibat permainan politik
Merdeka.com - Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Lennis Kogoya melapor kepada Presiden Joko Widodo soal perkembangan keamanan di Papua. Saat ini, Papua dalam kondisi bergejolak.
"Sampai hari ini terjadi gejolak di Papua," kata Lennis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (31/10).
Lennis menduga, gejolak yang terjadi di Papua akibat permainan kelompok tertentu. Kelompok tersebut memanfaatkan isu politik dengan menggerakkan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
-
Apa yang menjadi masalah akar konflik Papua? Peneliti dari Yayasan Bentala Rakyat, Laksmi Adriani Savitri mengatakan bahwa salah satu akar masalah dari konflik Papua adalah dorongan modernisasi yang dipaksakan.
-
Apa yang terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam sepekan ke depan hampir seluruh wilayah di Indonesia akan dilanda suhu panas.
-
Siapa yang terlibat dalam konflik Papua? Gerakan Papua Merdeka semakin terorganisir melalui budaya, sosial, politik luar negeri, senjata, bahkan berhasil menarik perhatian aktivis NGO.
-
Siapa yang membuat pernyataan tentang Indonesia? Tidak ada pembahasan terkait PM Singapura sebut Indonesia sebagai negara yang tidak akan maju karena gila agama.
-
Siapa yang mengalaminya di Indonesia? Riskesdas 2018, menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional.
-
Siapa yang disalami Jokowi di Selandia Baru? Ekspresi Jokowi menerima salam Maori Hongi saat upacara penyambutan di Selandia Baru.
"Ada permainan-permainan dilakukan, isu-isu politik atau isu-isu OPM sudah muncul di Tanah Papua," ujarnya.
Karena itu, Lennis meminta pemerintah memberikan perlindungan keamanan untuk warga Papua. Pemerintah juga harus bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mengacaukan Papua.
"Inikan negara hukum, kalau memang ada yang salah ya memang harus ditangkap. Itu harus dibuktikan dengan fakta-fakta lapangan," tegasnya.
Lennis berharap, TNI & Polri tidak menggunakan kekerasan dalam menangani gejolak di Papua tapi menggunakan pendekatan persuasif. Sebab, langkah kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah.
"TNI, Polri harus kerja sama dan melakukan pendekatan dengan masyarakat Papua, tidak bisa kekerasan dengan alat-alat yang terlarang tapi pendekatan dengan hati. Itu yang lebih penting," ucapnya.
Lennis menyebut, sebetulnya gejolak yang terus berlanjut di Papua tidak lepas dari PT Freeport Indonesia. Ada hak-hak masyarakat adat yang tidak terlindungi karena adanya PT Freeport Indonesia.
"Ini beberapa tahun ke depan Freeport tetap beroperasi, jalan. Sekarang masyarakat tidak perhatikan, iya lah jalan terus. Terus masyarakatnya diapakan? Hanya tunggu pemerintah, pemerintah saja," ketusnya.
"Kehadiran PT Freeport itu manfaatkan masyarakat Papua," pungkasnya. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyebut, Indonesia kini memegang saham 51 persen dari PT Freeport dan ditargetkan akan menjadi 61 persen.
Baca SelengkapnyaTagar All Eyes On Papua viral sebagai bentuk protes penolakan pembangunan perkebunan sawit di Boven Digoel.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Prabowo menjawab pertanyaan panelis terkait strategi yang disiapkan untuk menyelesaikan masalah HAM di Papua
Baca SelengkapnyaBelakangan ini sejumlah peristiwa gejolak kerusuhan kembali terjadi di tanah Papua.
Baca SelengkapnyaDalam pembahasan HAM di Papua, Prabowo sampai terlihat gregetan membalas pernyataan Anies Baswedan
Baca SelengkapnyaMenurut Andap, masyarakat tidak akan langsung menolak kehadiran perusahaan tambang.
Baca SelengkapnyaDebat Capres: Ganjar Serukan Keadilan, Ungkap Kasus Ibu Anggota BEM Diperiksa Polisi
Baca SelengkapnyaAwalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan soal sejumlah biji timah yang diperoleh oleh PT Timah Tbk.
Baca SelengkapnyaLeonard lantas meminta pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka peka terhadap situasi tersebut.
Baca SelengkapnyaViral video kericuhan antara anggota Polresta Padang dengan masyarakat Air Bangis dan Pasaman Barat
Baca SelengkapnyaData Perludem ada 21 PHPU di Papua Tengah yang didaftarkan ke MK
Baca Selengkapnya