Sulit wujudkan Esemka kebanggaan Jokowi jadi mobil Kepresidenan

Merdeka.com - Mobil dinas Presiden Joko Widodo mogok saat dibawa melakukan kunjungan ke Kalimantan Barat. Ternyata mobil Kepresidenan warisan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sudah mogok empat kali selama dipakai Jokowi tiga tahun menjabat.

Meski mobil dinasnya sering mogok, Presiden Joko Widodo menolak dibelikan mobil baru. Padahal sejumlah pejabat menyarankan Jokowi untuk ganti mobil.

"Pemerintah juga enggak boleh ngomong ini karena lama, salah sendiri. Sistem pemerintahan enggak boleh membiarkan presiden naik mobil lama. Karena terkait keamanan," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Sementara Wakil Ketua DPR Fadli Zon berkelakar, jika mobil Kepresidenan lebih baik diganti dengan mobil produksi lokal, Esemka daripada sering mengalami mogok. Mobil Esemka sempat ingin diorbitkan Jokowi saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. "Ya ganti aja sama Esemka hahaha," kata Fadli.

Mengganti mobil pabrikan Mercy dengan type S600 Guard dengan Esemka bukan perkara mudah. Apalagi mobil untuk Kepala Negara harus super aman. Sedangkan Esemka sejauh ini belum mengeluarkan mobil antipeluru yang menjadi standar mobil untuk Kepala Negara.

PT Solo manufaktur kreasi (SMK) selaku pemegang merek dagang dan produsen mobil Esemka baru beberapa tipe. SUV Esemka Rajawali 1.5i, 1500 cc multi point injection 4 silinder, Esemka Rajawali R2 dengan kapasitas mesin 1600 cc dan berpenumpang 5 orang, Esemka Digdaya I yaitu jenis MPV mobil pikap kabin ganda. Esemka Bima 1.1 hingga Esemka 1.5 yaitu mobil pikap kapasitas mesin 1100 cc.

Tentu masih sangat jauh untuk standar mobil Kepresidenan. Pengamat Intelijen Wawan Purwanto mengatakan, sebuah mobil kepresidenan harus bersih dari alat-alat penyadapan. Tak hanya itu, mobil tersebut juga wajib menjalani perombakan total, termasuk peralatan elektronik di dalamnya.

"Yang jelas clear dari penyadapan, dan ada kunci-kunci tertentu yang harus diubah, karena semua serba elektronik, harus ada kode-kode sandi di mobil itu. Harus diubah total, enggak boleh ada yang lalu-lalu kemudian dipakai lagi," ujar Wawan seperti dimuat merdeka.com pada 2014 silam.

Tak hanya sistem interior, perubahan juga wajib dilakukan di bagian eksterior kendaraan. Mulai dari pemasangan bodi anti peluru, hingga mesin kendaraan diganti sesuai standar pengamanan VVIP.

"Harus sesuai dengan VVIP yang mana sudah betul-betul sudah dalam kondisi cek and ricek, supaya tidak ada peluang untuk masukan, atau terjadi ledakan di samping, juga jaringan keamanan yang sudah terkontrol melalui sistem kamera yang tentu dapat membahayakan," paparnya.

Atas alasan itu, Wawan memandang perlu adanya sistem jumper yang dapat mengacak sinyal guna menghindari ledakan saat rombongan kepresidenan melintas. "Harus ada sistem jumper dalam mobil," tandasnya.

Tempat penyimpanan mobil pun tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Perlu ada pengawasan penuh dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), termasuk personel yang melakukan penjagaan harus merupakan orang-orang pilihan.

"Jangan sampai terjadi sesuatu tanpa kita ketahui. Siapa yang keluar masuk di dalam tempat mobil itu disimpan tentu harus terjaga oleh orang-orang khusus yang memang bertugas, dalam hal ini Paspampres harus pro-aktif cek sistem pengaman," pungkasnya.

Sementara, Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi santai soal Esemka. Menurutnya, presiden perlu kendaraan yang aman dan nyaman sehingga tidak mengganggu kerjanya.

"Mobil Esemka kamu (wartawan) saja yang naik. Jangan suruh presiden naik, nanti kita sudah pilih-pilih gara-gara Esemka blong lagi remnya," kata Luhut sambil tersenyum.

Menurutnya, untuk mobil kepresidenan harus ada standar yang dipenuhi. Ketentuan itu diatur tak hanya di Indonesia. Namun, kata Luhut, bisa saja Esemka dipakai jika sudah memenuhi persyaratan.

"Jangan terlalu cepat. Tapi tidak dipungkiri siapa tahu sudah bagus Esemka, 20 tahun lagi bisa saja. Sekarang menurut saya belum," kata mantan Menko Polhukam itu.

"Mobil presiden harus bisa mengamankan sampai titik tertentu dari kepala negara. Itu sampai undang-undang dibuat keharusan, ada SOP nya kalau enggak dilakukan dengan baik Paspampresnya yang akan kena," tandasnya.