Syarat Keterwakilan Perempuan Tak Sesuai, MK Minta PSU Pileg DPRD Gorontalo Dapil 6

Menurut Saldi, saat PSU nanti, Partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi kuota perempuan minimal 30% dalam daftar calon anggota DPRD diberi kesempatan untuk memperbaiki daftar calonnya. Sehingga, terpenuhi syarat minimal calon perempuan yang dimaksud di Dapil terkait.

“Jika terdapat partai politik tidak mampu memenuhi syarat minimal tersebut, maka KPU Provinsi Gorontalo mencoret kepesertaan partai politik tersebut dalam pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6,” jelas Saldi.

“Jangka waktu tersebut menurut Mahkamah cukup bagi Termohon untuk melaksanakan putusan ini pada wilayah Dapil Gorontalo yang terdiri atas dua kabupaten, yakni Kabupaten Boalemo dan Pahuwato. Selain itu, Mahkamah menilai waktu tersebut tidak akan mengganggu jadwal pelantikan anggota DPRD Provinsi Gorontalo hasil Pemilu 2024 dan agenda ketatanegaraan lainnya,” tutur Saldi.

Lewat pertimbangan tersebut, MK memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan nomor perkara 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Sebagai informasi, dalam Sidang Pendahuluan 3 Mei 2024, PKS menyebut bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara dan jumlah kursi atas keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, maka PKB, Gerindra, NasDem, dan Demokrat tergolong pada partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% pada Dapil Gorontalo 6.

Sehingga PKS menilai perolehan suara parpol dan calon anggota legislatif dari partai tersebut bertentangan dengan Pasal 248 UU Pemilu. Bahkan, Mahkamah Agung (MA) dalam Putusan Nomor 24P/HUM/2023.